Ketua MPR Ahmad Muzani Respons Desakan MUI agar Indonesia Keluar dari Board of Peace
DIKSI.CO – Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta Indonesia mencabut keanggotaan dari Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Muzani menegaskan keputusan ada pada Presiden Prabowo Subianto yang masih mencermati eskalasi konflik Timur Tengah.
“Semua pandangan yang berkembang di masyarakat akibat situasi ini Presiden menyimak dengan seksama,” kata Muzani di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta, Senin (2/3/2026).
Presiden Prabowo Cermati Situasi Timur Tengah
Muzani menyebut, Presiden Prabowo terus memantau perkembangan konflik, termasuk serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu ketegangan regional.
“Beliau akan terus mencermati keadaan di Timur Tengah, termasuk mendengarkan, membaca pandangan dan pikiran yang berkembang di tanah air dari semua lapisan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, aspirasi yang MUI sampaikan sudah Presiden ketahui.
“Ya, saya kira Presiden sudah tahu,” tandasnya.
MUI Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace
Sebelumnya, MUI lewat Tausiyah Nomor Kep-28/DP-MUI/III/2026 mendesak Indonesia keluar dari Board of Peace bentukan Donald Trump.
Tausiyah tersebut Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan tandatangani pada Minggu (1/3/2026).
MUI menilai peran AS dalam konflik Palestina lewat BoP patut dipertanyakan, terutama usai serangan bersama Israel ke Iran.
“Untuk itu, MUI mendesak pemerintah Indonesia agar mencabut keanggotaan dari BoP karena dipandang tidak efektif mewujudkan kemerdekaan sejati di Palestina,” tegas MUI dalam Tausiyah tersebut.
Eskalasi Konflik dan Sikap Indonesia
MUI menyampaikan duka atas wafatnya Ali Khamenei dan menilai eskalasi militer berpotensi meluas.
Organisasi itu mempertanyakan apakah BoP benar-benar mewujudkan perdamaian adil bagi Palestina atau justru memperkuat arsitektur keamanan yang timpang.
Sikap resmi pemerintah Indonesia terkait desakan keluar dari BoP hingga kini masih menunggu keputusan Presiden.
Muzani memastikan aspirasi masyarakat jadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia di tengah dinamika geopolitik.
(Redaksi)
