DPRD Samarinda Minta Jukir Lokal Dilibatkan dalam Digitalisasi Parkir, Celni Dorong Program Pelatihan
DIKSI.CO – Transformasi sistem parkir menuju layanan berbasis digital di Kota Samarinda dinilai harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) lokal. DPRD Kota Samarinda meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penerapan teknologi, tetapi juga memastikan masyarakat yang selama ini bekerja di sektor perparkiran dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Wakil Ketua III DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, mendorong Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk segera menggelar pelatihan bagi masyarakat lokal. Langkah tersebut dinilai penting seiring semakin luasnya penerapan sistem parkir elektronik di berbagai titik parkir resmi.
Menurut Celni, digitalisasi memang menjadi kebutuhan dalam upaya meningkatkan transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah. Namun, pemerintah juga harus menyiapkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan sistem baru tersebut.
DPRD Dorong Pelatihan SDM Parkir Berbasis Digital
Celni menilai penerapan sistem pembayaran parkir berbasis QR code dan teknologi digital lainnya membutuhkan dukungan SDM yang memadai. Tanpa pelatihan yang cukup, masyarakat lokal berpotensi tertinggal dalam proses modernisasi sektor perparkiran.
“Kalau kita mau kencang dari segi perpajakan dan retribusi yang diterima kita berbasis QR, kita juga harus memiliki SDM yang bisa dan siap menggunakan sistem digitalisasi yang ada. Beberapa yang kerja sama dengan kita dalam segi perparkiran masih kurang,” ujar Celni.
Ia mengatakan pelatihan menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan sistem yang kini mulai diterapkan pemerintah.
Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM harus menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan parkir yang terintegrasi.
Pelatihan Tidak Hanya Soal Pengoperasian Teknologi
Celni menegaskan materi pelatihan tidak boleh terbatas pada penggunaan mesin atau aplikasi parkir elektronik. Pemerintah juga perlu membekali peserta dengan kemampuan manajemen, pelayanan publik, hingga pemahaman mengenai aturan retribusi daerah.
Dengan bekal tersebut, masyarakat lokal tidak hanya mampu menjalankan tugas operasional, tetapi juga memahami tata kelola parkir yang profesional dan akuntabel.
“Banyak yang kerja sama dengan kita namun SDM-nya masih sangat kurang. Untuk mencegah kebocoran perparkiran yang ada, kita harus melatih masyarakat lokal sekitar untuk direkrut,” jelasnya.
Ia berharap pelatihan dapat membuka peluang kerja baru sekaligus meningkatkan kualitas layanan parkir di Kota Samarinda.
Digitalisasi Parkir Dukung Peningkatan PAD
Politisi perempuan tersebut menilai sektor perparkiran memiliki potensi besar dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu, pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pengelolaan parkir agar lebih transparan dan mudah diawasi.
Menurut Celni, digitalisasi dapat menjadi solusi untuk meminimalkan potensi kebocoran retribusi yang selama ini masih terjadi di lapangan.
Sistem elektronik memungkinkan setiap transaksi tercatat secara otomatis sehingga pemerintah dapat memantau penerimaan parkir secara lebih akurat.
Namun, keberhasilan sistem tersebut tetap bergantung pada kesiapan petugas yang mengelolanya di lapangan.
Pelatihan Dinilai Bisa Tekan Parkir Liar
Selain meningkatkan kualitas SDM, Celni menilai program pelatihan juga dapat membantu mengurangi praktik parkir liar yang masih ditemukan di sejumlah lokasi.
Menurutnya, keberadaan juru parkir liar sering kali berhubungan dengan terbatasnya akses pekerjaan formal dan minimnya pembinaan dari pemerintah.
Jika pemerintah melibatkan masyarakat lokal dalam sistem parkir resmi, maka peluang munculnya parkir liar dapat ditekan.
“Dengan adanya pelatihan ini, ya bisa mengurangi adanya juru parkir liar yang sering menyebabkan kebocoran PAD kita dari segi perparkiran. Kita selama ini banyak bocor karena banyak parkir liar yang tidak menyumbang PAD,” katanya.
Ia menilai langkah tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan ketertiban dalam pengelolaan parkir.
Dishub Diminta Aktif Membina Juru Parkir
Celni juga mengingatkan Dishub Samarinda dan OPD terkait agar tidak hanya mengejar target pemasangan perangkat digital maupun peningkatan setoran retribusi.
Menurutnya, pemerintah harus hadir dalam setiap tahapan transformasi sistem parkir, termasuk melakukan pembinaan kepada para juru parkir yang telah terdaftar secara resmi.
“Juru parkir yang sudah didaftar Dishub dan OPD terkait wajib juga dilatih. Jangan sampai mereka tersingkir karena tidak paham teknologi,” tegasnya.
Ia menilai pelatihan yang berkelanjutan akan membantu para juru parkir beradaptasi dengan sistem baru tanpa kehilangan mata pencaharian.
DPRD Akan Kawal Kebijakan Perparkiran
Usulan pelatihan tersebut, kata Celni, akan menjadi salah satu perhatian DPRD Samarinda dalam pembahasan kebijakan perparkiran ke depan.
Ia berharap pemerintah segera menyusun kurikulum pelatihan bersama operator parkir dan penyedia teknologi agar materi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Melalui program tersebut, Celni optimistis Kota Samarinda dapat membangun sistem perparkiran yang lebih tertib, transparan, dan profesional.
Menurutnya, masyarakat lokal harus menjadi bagian dari proses modernisasi yang sedang berlangsung. Dengan demikian, mereka tidak hanya menyaksikan perubahan, tetapi juga memperoleh manfaat langsung dari perkembangan sistem pengelolaan parkir di daerah.
“Kalau SDM lokal siap dan terlibat, maka digitalisasi parkir tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat,” pungkasnya.
(Adv)
