Tito Usul Biaya Kampanye Pilkada Dibatasi, Dinilai Bisa Cegah Korupsi Kepala Daerah
Tito menyampaikan usulan itu setelah mencermati rentetan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dalam dua bulan terakhir.
“Ini mungkin aturan-aturan itu perlu diatur [pembatasan biaya kampanye]. Saya kira itu ya,” kata Tito usai menghadiri rapat bersama Komisi II DPR, Kamis (16/7).
Tito Nilai Ongkos Politik Terlalu Tinggi
Tito menilai tingginya biaya yang harus dikeluarkan calon kepala daerah saat pilkada menjadi salah satu faktor yang memicu praktik korupsi setelah mereka menjabat.
Menurut dia, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp6 juta per bulan. Meski pemerintah memberikan tunjangan dan berbagai fasilitas, jumlah tersebut masih jauh dari biaya politik yang mereka keluarkan selama mengikuti kontestasi.
“Gajinya kepala daerah itu Rp6 juta lebih ya. Kemudian ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang mungkin jauhlah dari yang sudah dikeluarkan itu,” ujarnya.
Revisi UU Pilkada Dinilai Perlu Atur Pembatasan Donasi
Selain membatasi biaya kampanye, Tito menilai pemerintah dan DPR perlu mengatur mekanisme sumbangan dana kampanye melalui revisi Undang-Undang Pilkada.
Menurutnya, pemerintah dapat menerapkan aturan yang mewajibkan calon kepala daerah membuka seluruh sumber pendanaan kepada publik atau membatasi nilai donasi yang boleh diberikan kepada setiap pasangan calon.
“Seperti di Amerika kan terbuka, di kita mungkin dibatasi berapa biaya yang boleh didonasikan untuk calon kepala daerah yang mereka dukung,” kata Tito.
Tito Pernah Usulkan Tambahan Penghasilan Kepala Daerah
Tito mengungkapkan dirinya juga pernah mengusulkan agar kepala daerah memperoleh tambahan penghasilan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mengurangi tekanan ekonomi yang dihadapi kepala daerah setelah terpilih.
Namun, ia menegaskan usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama DPR dan pemerintah. Karena itu, pembatasan biaya kampanye menjadi salah satu alternatif yang dinilai lebih realistis untuk mencegah tingginya ongkos politik sekaligus mengurangi potensi korupsi di daerah.
(Redaksi)
