DPRD Samarinda Minta Skema Parkir Berlangganan Tidak Memberatkan Warga
DIKSI.CO – DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyusun kebijakan parkir berlangganan tanpa membebani masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menilai sistem parkir berlangganan bisa membantu pemerintah menata sektor parkir sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, ia mengingatkan Pemkot Samarinda agar tetap memperhatikan kondisi ekonomi warga sebelum menetapkan tarif maupun skema pembayaran.
“Pemkot harus membuat konsep yang adil bagi masyarakat. Jangan sampai program parkir berlangganan malah menambah beban warga,” ujar Iswandi, Kamis (28/5/2026).
DPRD Samarinda Usulkan Skema Parkir Bulanan dan Mingguan
Iswandi meminta pemerintah tidak hanya menyediakan pembayaran dalam bentuk tahunan.
Menurut dia, masyarakat membutuhkan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel agar lebih mudah menjangkau program tersebut.
Ia menyarankan pemerintah menyediakan skema mingguan maupun bulanan untuk meringankan beban warga.
“Kalau ada pilihan mingguan atau bulanan, masyarakat tentu lebih mudah menyesuaikan dengan kemampuan mereka,” katanya.
Ia menilai fleksibilitas pembayaran akan membuat kebijakan itu lebih mudah masyarakat terima.
Tarif Parkir Samarinda Harus Masuk Akal
Selain skema pembayaran, DPRD Samarinda juga meminta pemerintah menetapkan tarif parkir secara rasional.
Iswandi mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan wilayah penerapan, jenis kendaraan, dan kondisi ekonomi masyarakat sebelum menentukan tarif.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya fokus mengejar peningkatan PAD tanpa memikirkan dampak bagi warga.
“Pemerintah harus menetapkan tarif yang realistis dan sesuai kemampuan masyarakat Samarinda,” ujarnya.
Ia memastikan DPRD akan mengawasi proses penyusunan kebijakan parkir berlangganan tersebut.
DPRD Minta Transparansi Dana
Iswandi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana parkir berlangganan.
Ia meminta pemerintah membuka informasi penggunaan dana retribusi kepada masyarakat.
Menurut dia, warga perlu mengetahui manfaat nyata dari program pemerintah untuk pembangunan kota.
“Masyarakat berhak tahu dana parkir itu digunakan untuk apa dan manfaatnya seperti apa,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah menggunakan dana parkir untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki fasilitas perkotaan.
DPRD Samarinda Belum Bahas Aturan Parkir Berlangganan
Meski wacana parkir berlangganan sudah ramai dibicarakan, DPRD Samarinda mengaku belum menerima rancangan aturan resmi dari Pemkot Samarinda.
Karena itu, DPRD juga belum memulai pembahasan formal terkait kebijakan tersebut.
“Sampai sekarang pemkot belum menyampaikan pembahasan resmi ke DPRD,” kata Iswandi.
Ia menegaskan DPRD akan mempelajari secara detail setiap aturan yang diajukan pemerintah kota.
Menurutnya, DPRD ingin memastikan kebijakan ini benar-benar membantu penataan parkir tanpa merugikan masyarakat.
(Adv)
