DPRD Samarinda Evaluasi Pengelolaan UMKM di Teras Samarinda
DIKSI.CO – DPRD Kota Samarinda mulai menyoroti pola pengelolaan kawasan usaha di Teras Samarinda yang dinilai belum maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sorotan itu muncul setelah pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) pemerintah daerah memuat catatan terkait sistem bagi hasil pengelolaan UMKM di kawasan tepian Sungai Mahakam tersebut.
Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan keberadaan UMKM di Teras Samarinda tetap harus mendapat dukungan karena mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Namun, menurut dia, pemerintah tetap perlu mengevaluasi pola kerja sama dengan pihak pengelola agar manfaat ekonomi yang dihasilkan bisa lebih seimbang.
“Kita tentu mendukung UMKM berkembang di kawasan itu, tetapi daerah juga harus mendapatkan kontribusi yang sesuai dari pengelolaannya,” ujar Helmi Abdullah, Senin (25/5/2026).
DPRD Samarinda Soroti Kontribusi PAD dari Teras Samarinda
Saat ini, sejumlah area usaha dan tempat nongkrong di Teras Samarinda pengelolaannya melalui kerja sama pihak ketiga.
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah menerima kontribusi bagi hasil sekitar 10 persen dari pengelolaan kawasan.
Besaran kontribusi itu sebelumnya menjadi perhatian dalam pembahasan pansus LKPj karena belum mencerminkan potensi ekonomi kawasan Teras Samarinda.
Helmi menilai pemerintah perlu mengkaji kembali sistem kerja sama yang berjalan saat ini.
“Harus dihitung lagi potensi kawasannya, nilai investasinya, dan dampaknya terhadap ekonomi kota,” katanya.
Pengelolaan Teras Samarinda Jangan Bebani UMKM
Meski mendorong evaluasi, DPRD Samarinda mengingatkan agar perubahan skema pengelolaan tidak membebani pelaku UMKM yang sedang berkembang di kawasan tersebut.
Helmi mengatakan DPRD ingin menjaga keseimbangan antara peningkatan PAD dan keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Ia menilai pemerintah perlu membuat kebijakan yang tetap memberi ruang bagi UMKM untuk tumbuh tanpa tekanan biaya yang berlebihan.
“Jangan sampai pelaku usaha kecil justru kesulitan karena aturan yang terlalu berat, tetapi daerah juga tetap harus mendapat manfaat,” ujarnya.
Menurutnya, keseimbangan tersebut menjadi kunci agar kawasan Teras Samarinda tetap hidup dan menarik bagi masyarakat.
Teras Samarinda Jadi Pusat Ekonomi Baru
Helmi menegaskan Teras Samarinda bukan hanya proyek penataan kota semata.
Ia berharap kawasan tersebut bisa berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu mendukung sektor UMKM dan pariwisata kota.
Menurut dia, kawasan tepian Mahakam memiliki potensi besar untuk menarik pengunjung sekaligus menciptakan perputaran ekonomi bagi masyarakat.
“Kalau pengelolaannya tepat, kawasan ini bisa menjadi pusat ekonomi baru sekaligus destinasi wisata kota,” katanya.
Karena itu, DPRD Samarinda memastikan akan terus memantau perkembangan pengelolaan Teras Samarinda ke depan.
DPRD Akan Awasi Pengelolaan Kawasan Publik
DPRD Samarinda menilai pengawasan terhadap pengelolaan kawasan publik penting, agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat dan pemerintah daerah.
Helmi mengatakan DPRD akan terus mengevaluasi pola kerja sama, kontribusi PAD, hingga perkembangan UMKM di kawasan tersebut.
Ia berharap Teras Samarinda tidak hanya ramai sebagai tempat nongkrong, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi kota.
“Kami ingin kawasan ini berkembang dengan baik dan memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat maupun daerah,” tutupnya.
(Adv)
