DPRD Samarinda Minta Penilaian ASN Berbasis Kinerja, Bukan Sekadar Absensi
Menurut Anhar, kehadiran ASN di kantor belum tentu menunjukkan kualitas kerja yang baik. Karena itu, pemerintah perlu mengukur kinerja pegawai melalui capaian kerja dan kontribusi terhadap pelayanan publik.
Anhar Soroti Produktivitas ASN Selama Jam Kerja
Anhar mengaku masih menemukan pola kerja yang kurang efektif di lingkungan birokrasi. Sebagian pegawai hadir untuk memenuhi absensi, tetapi tidak memaksimalkan waktu kerja hingga jam kantor berakhir.
“Produktivitas kerja ASN kadang hanya sampai siang. Setelah itu tidak maksimal lagi. Ada yang bekerja sebentar, lalu pergi, kemudian kembali saat waktu absensi sidik jari. Pola seperti ini tentu tidak sehat bagi budaya kerja,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Ia menegaskan pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan data kehadiran untuk menilai pegawai. Pemerintah harus melihat hasil kerja yang mereka capai setiap hari.
DPRD Dorong Penilaian ASN Berdasarkan Hasil Kerja
Anhar menilai birokrasi modern harus mengutamakan kualitas pekerjaan. Pegawai perlu menunjukkan kemampuan menyelesaikan tugas dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
“Masyarakat tidak menilai berapa lama ASN berada di kantor. Masyarakat menilai kualitas layanan yang mereka terima,” katanya.
Ia menambahkan setiap organisasi membutuhkan target kerja yang jelas. Target tersebut dapat membantu pimpinan mengukur kinerja pegawai secara objektif.
Sistem Outsourcing Bisa Jadi Referensi
Anhar mencontohkan sistem evaluasi yang berlaku pada tenaga outsourcing dan tenaga kontrak. Pimpinan melakukan penilaian secara berkala untuk mengukur hasil kerja mereka.
Karena ingin mempertahankan pekerjaan, tenaga outsourcing biasanya berusaha menunjukkan performa terbaik. Kondisi tersebut mendorong mereka bekerja lebih disiplin dan fokus mencapai target.
“Tenaga outsourcing biasanya menjalani evaluasi kinerja setiap beberapa bulan. Karena kontraknya bergantung pada hasil penilaian itu, mereka berusaha menjaga kualitas kerja,” jelasnya.
Menurut Anhar, pemerintah dapat mengambil sejumlah prinsip dari sistem tersebut untuk memperkuat budaya kerja ASN.
Pemerintah Perlu Beri Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi
Selain memperkuat evaluasi, Anhar juga meminta pemerintah memberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan dedikasi tinggi. Penghargaan itu dapat berupa kesempatan pengembangan karier maupun bentuk apresiasi lainnya.
Ia meyakini langkah tersebut dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai. Selain itu, pemerintah juga dapat membangun budaya kerja yang sehat dan kompetitif.
“Kalau kinerjanya baik tentu harus ada perhatian dan penghargaan. Yang paling penting adalah bagaimana setiap pegawai memiliki semangat bekerja maksimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tutupnya.
(Adv)
