DPRD Samarinda Soroti Ancaman Kekurangan 765 Guru, Mutu Pendidikan Dikhawatirkan Terganggu
DIKSI.CO – DPRD Kota Samarinda mengingatkan potensi memburuknya krisis tenaga pendidik yang tengah dihadapi sekolah-sekolah di kota ini. Hingga akhir 2026, kebutuhan guru yang belum terpenuhi diperkirakan mencapai 765 orang, bahkan jumlah tersebut berpotensi meningkat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengatakan kekurangan tenaga pengajar menjadi persoalan yang perlu segera mendapat perhatian karena berdampak langsung terhadap kualitas layanan pendidikan.
“Kalau tidak ada langkah percepatan, kebutuhan guru yang belum terpenuhi kemungkinan masih akan bertambah dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya.
Menurut Novan, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan dalam mengisi kekosongan guru karena aturan perekrutan tenaga non-ASN yang cukup ketat. Akibatnya, sekolah kesulitan memperoleh tambahan tenaga pengajar dalam waktu cepat.
Proses Rekrutmen CPNS Belum Bisa Menjawab Kebutuhan Mendesak
Novan menjelaskan, formasi guru melalui jalur CPNS memang terus ada pembukaannya. Namun proses tersebut tidak bisa langsung menjawab kebutuhan yang mendesak di lapangan.
Ia menilai masih ada sejumlah tahapan yang harus guru jalani sebelum lulus dan dapat mulai bertugas di sekolah.
“Walaupun rekrutmen sudah dilakukan, penempatannya tidak bisa langsung berjalan karena masih ada prosedur yang harus diselesaikan terlebih dahulu,” katanya.
Kondisi tersebut membuat sejumlah sekolah harus mencari alternatif agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung normal.
Sekolah Terpaksa Gunakan Dana BOSDA
Untuk menutupi kekurangan guru, beberapa sekolah memilih merekrut tenaga pengajar menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Namun, Novan menilai skema tersebut memiliki keterbatasan karena bergantung pada kemampuan anggaran masing-masing sekolah.
Selain itu, pendapatan yang guru terima dari pembiayaan BOSDA belum cukup kompetitif untuk menarik lebih banyak tenaga pendidik.
“Pilihan itu memang membantu sekolah dalam jangka pendek, tetapi kemampuan anggarannya terbatas sehingga belum bisa menjadi solusi permanen,” ucapnya.
Karena itu, DPRD Samarinda meminta pemerintah daerah dan pemerintah pusat memperkuat koordinasi untuk mencari jalan keluar yang lebih komprehensif.
DPRD Desak Langkah Konkret
Novan menegaskan kebutuhan guru harus menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas pendidikan dan masa depan peserta didik.
Menurutnya, jika kekurangan tenaga pengajar terus berlangsung, beban kerja guru yang ada akan semakin berat dan berpotensi memengaruhi efektivitas proses pembelajaran.
“Kami berharap ada kebijakan yang lebih cepat dan terukur agar kebutuhan tenaga pendidik di Samarinda dapat segera terpenuhi,” pungkasnya.
DPRD menilai percepatan pemenuhan tenaga guru menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas pendidikan sekaligus memastikan seluruh siswa memperoleh layanan belajar yang optimal.
(Adv)
