Aspek Keselamatan Pantai Manggar Balikpapan Jadi Sorotan

DIKSI.CO, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyoroti pentingnya aspek keselamatan yang ada di Pantai Manggar Balikpapan Timur ini. 

Pasalnya, di tempat yang menjadi ikon wisata Kota Balikpapan ini telah menelan korban karena kurangnya alat keselamatan bagi para pengunjung Pantai. 

Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan H. Haris, mengatakan pihaknya akan mendiskusikan keselamatan pantia bersama Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Balikpapan. 

"Kami akan meminta kepada DPOP agar mengevaluasi aspek keselamatan yang ada di Pantai Manggar," kata Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan H. Haris. 

Menurutnya Pantai Manggar membutuhkan alat keselamatan seperti pengadaan perahu karet, hingga jaket pelampung. Tanda batas berenang juga diperlukan agar pengunjung yang datang tak berenang terlalu jauh yang menimbulkan resiko tenggelam. 

"Karena aspek keselamatan menjadi hal yang penting untuk dipikirkan," ujar Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. 

Sebagai wakil rakyat Kota Balikpapan, ia menginginkan agar pengunjung yang beri wisata di Pantai Manggar ini dapat merasakan aman dan nyaman karena fasilitas keselamatan yang disiapkan. 

"Supaya masyarakat Balikpapan maupun luar Balikpapan yang ingin berlibur ke Pantai Manggar bisa lebih aman," katanya. 

H. Haris mengatakan usulan pengadaan alat keselamatan itu akan disampaikan terlebih dahulu karena keterbatasan anggaran.

"Akan kembali dipertimbangkan untuk disetujui. Kami minta masukan apa saja kekurangannya dan segera kami carikan solusi," pungkasnya. (advertorial)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button