Rudy Mas’ud Setujui Hak Angket DPRD Kaltim, Tegaskan Pengawasan Adalah Hak Legislator
DIKSI.CO – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyatakan dukungannya terhadap pengguliran hak angket DPRD Kaltim. Pernyataan itu Rudy sampaikan saat menerima audiensi Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim pada Kamis (21/05/2026).
Dukungan tersebut muncul setelah massa aksi meminta DPRD Kaltim menggunakan hak angket sebagai bentuk pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Dalam pertemuan itu, massa juga menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
Meski menyatakan setuju terhadap hak angket, Rudy menegaskan proses tersebut merupakan kewenangan DPRD Kaltim. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak memiliki kewenangan untuk menjalankan maupun mengintervensi mekanisme hak angket.
“Saya dukung hak angket. Tapi ranahnya itu di DPRD, bukan di sini,” tegas Rudy Mas’ud kepada awak media.
Pernyataan tersebut langsung menjadi perhatian karena Rudy secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap mekanisme pengawasan legislatif. Di tengah meningkatnya tekanan dari massa aksi, Rudy memilih menegaskan bahwa hak angket merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD.
Rudy Mas’ud Sebut Hak Angket Punya Mekanisme dan Aturan
Dalam penjelasannya, Rudy mengatakan pengguliran hak angket tidak bisa berjalan secara sembarangan. Menurutnya, ada mekanisme serta aturan yang harus DPRD Kaltim jalankan.
“Karena di situ ada proses dan mekanisme. Nanti tanyakan anggota dewan di sana, ada aturan mainnya,” ujarnya.
Rudy juga menyinggung fungsi lembaga legislatif yang telah diatur dalam konstitusi. Ia menyebut DPR maupun DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurut Rudy, pemerintah provinsi menghormati seluruh proses politik yang berjalan di DPRD Kaltim selama berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan bahwa Pasal 20A ayat 1 UUD 1945 mengatur tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Karena itu, hak angket menjadi bagian dari instrumen pengawasan yang DPRD miliki.
Pernyataan Rudy dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah provinsi tidak akan menghalangi apabila DPRD Kaltim memutuskan menggunakan hak angket.
Massa Aksi Tuntut Evaluasi Pemerintah Provinsi
Dalam audiensi tersebut, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah provinsi. Massa menilai ada berbagai kebijakan yang memunculkan polemik dan belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat.
Selain mendesak pengguliran hak angket, massa juga meminta Rudy Mas’ud mundur dari jabatan gubernur. Tuntutan itu disampaikan sebagai bentuk protes terhadap situasi yang berkembang di Kalimantan Timur.
Koordinator aksi, Jofan Ardiansyah, mengatakan pihaknya akan terus mengawal tuntutan tersebut.
Menurut Jofan, massa aksi tidak akan berhenti apabila belum ada tindak lanjut nyata dari pemerintah maupun DPRD Kaltim.
“Kalau misalnya tuntutan pada hari ini tidak dipenuhi, kami akan lanjut dengan jilid-jilid selanjutnya, dengan massa yang lebih besar. Pasti akan ada tambahan aksi lagi kalau tidak ada jawaban dari tuntutan ini,” katanya.
Ia menegaskan aksi lanjutan akan membawa jumlah massa lebih besar jika tuntutan mereka tidak mendapatkan respons yang jelas.
Audiensi Berakhir Tanpa Penandatanganan Berita Acara
Meski dialog berlangsung cukup panjang, audiensi antara massa aksi dan pemerintah provinsi belum menghasilkan keputusan resmi. Hingga pertemuan berakhir, tidak ada penandatanganan berita acara sebagai bentuk tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan.
Situasi itu membuat massa aksi menilai perjuangan mereka masih akan berlanjut. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memastikan tetap mengawal isu tersebut dan membuka peluang menggelar demonstrasi lanjutan dalam waktu dekat.
Di sisi lain, pernyataan Rudy Mas’ud yang secara terbuka mendukung hak angket menjadi sorotan publik. Sikap itu dinilai memperlihatkan bahwa pemerintah provinsi menyerahkan sepenuhnya proses pengawasan kepada DPRD Kaltim sebagai lembaga legislatif.
Wacana hak angket DPRD Kaltim pun perkiraan akan terus menjadi perhatian dalam dinamika politik Kalimantan Timur dalam beberapa waktu ke depan
(Redaksi)
