Di Hadapan Mahasiswa UMKT, Andi Harun Ulas Tantangan Hukum di Era Perubahan Cepat
DIKSI.CO – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengisi ruang kuliah Program Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT) sebagai dosen tamu.
Ia berdiskusi langsung dengan mahasiswa mengenai perkembangan Hukum Administrasi Pemerintahan di tengah perubahan sosial, politik, dan teknologi yang berlangsung cepat.
Kegiatan akademik tersebut berlangsung di Gedung G UMKT, Jalan Juanda, Samarinda, pada Jumat (8/5/2026).
Kehadiran Andi Harun disambut antusias oleh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan dengan suasana interaktif dan terbuka.
Diskusi Hukum, Politik, dan Kekuasaan
Dalam perkuliahan tersebut, Andi Harun mengulas hubungan antara hukum, politik, dan kekuasaan dalam sistem pemerintahan modern.
Ia menekankan bahwa konstitusi harus berfungsi sebagai batas agar kekuasaan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.
Ia juga mengajak mahasiswa memahami hukum administrasi pemerintahan sebagai bidang yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman.
“Untuk mata kuliah hukum administrasi pemerintahan atau hukum administrasi negara, asik sih diskusi sama mahasiswa. Mengajar itu juga sambil belajar sebenarnya,” ujar Andi Harun di hadapan peserta kuliah.
Hukum Tertinggal dari Perubahan Sosial
Andi Harun menilai tantangan terbesar dalam hukum administrasi pemerintahan saat ini terletak pada kecepatan perubahan sosial dan ekonomi yang tidak selalu diikuti pembaruan regulasi.
Ia menyebut kondisi ini sebagai fenomena umum dalam tata kelola pemerintahan modern.
Menurutnya, perkembangan teknologi informasi juga mempercepat transformasi pelayanan publik, sehingga hukum harus mampu beradaptasi lebih cepat.
“Hukum administrasi pemerintahan terus mengalami dinamika perkembangan, termasuk perkembangan informasi. Di situlah letak menariknya karena posisi hukum kita berdiri di tengah dinamika tuntutan tata kelola yang lebih advance,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ketidaksesuaian antara aturan tertulis dan praktik di lapangan sering terjadi dalam sistem pemerintahan.
Dalam kajian hukum, hal tersebut dikenal sebagai kesenjangan antara law in book dan law in action.
“Kadang-kadang perkembangan sosial, ekonomi atau landscape pemerintahan kita itu sering kali lebih cepat daripada adaptasi terhadap peraturan normatif yang ada,” ujarnya.
Kampus Jadi Ruang Dialog dan Riset Hukum
Dalam sesi diskusi, Andi Harun menilai lingkungan akademik memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan tersebut.
Ia menyebut kampus sebagai ruang strategis untuk melahirkan gagasan dan penelitian hukum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Di kampus-kampus, di forum-forum akademik, sering kita menjadikannya sebagai tema dialog, tema diskusi, bahkan menjadi tema-tema penelitian hukum antara gap antara law in book dengan law in action,” katanya.
Ia menegaskan bahwa hasil penelitian akademik dapat berkontribusi pada pembaruan hukum nasional dan peningkatan kualitas kebijakan publik.
Dorongan Pembaruan Hukum Nasional
Andi Harun juga menekankan pentingnya pembaruan hukum di berbagai sektor agar pembangunan nasional tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum.
Ia menilai reformasi regulasi harus terus dilakukan agar hukum tidak tertinggal dari dinamika masyarakat.
“Kesimpulannya bahwa arah pembaruan hukum kita di segala aspek bidang hukum terus menjadi kebutuhan untuk memastikan arah pembangunan hukum kita berjalan di atas negara Indonesia yang berdasarkan hukum,” tutupnya.
Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia akademik dalam memperkuat pemahaman hukum serta mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru di bidang hukum administrasi pemerintahan. (*)
