DPRD Samarinda Soroti Siswa SMK Meninggal Diduga Sepatu Kekecilan, Validasi Bansos Dipertanyakan
DIKSI.CO – Kasus meninggalnya seorang siswa SMK Negeri 4 Samarinda yang diduga akibat infeksi fatal karena mengenakan sepatu kekecilan memicu reaksi keras dari DPRD Samarinda. Komisi IV menilai tragedi ini bukan sekadar musibah, tetapi cerminan lemahnya pendataan bantuan sosial (bansos) di tingkat kota.
DPRD Samarinda Desak Perbaikan Data Bansos
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, langsung menyoroti persoalan validasi data masyarakat kurang mampu. Ia menegaskan pemerintah tidak boleh kecolongan dalam memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kita minta Dinas Sosial segera memperbaiki data agar benar-benar valid, siapa yang membutuhkan. Ini penting supaya bantuan tepat sasaran,” ujar Ismail, Minggu (3/5/2026).
Ia menilai kejadian ini menjadi bukti nyata bahwa distribusi program jaminan sosial masih bermasalah. Menurutnya, lemahnya verifikasi di lapangan membuat warga yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat.
“Jangan sampai karena pendataan yang lemah, masyarakat miskin justru terabaikan,” tegasnya.
Tragedi Siswa SMK Meninggal Dunia Jadi Alarm Sistem Sosial
Informasi yang beredar menyebutkan korban terpaksa memakai sepatu sempit karena keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi itu memicu pembengkakan pada kaki yang kemudian menjalar hingga ke bagian tubuh lain dan berujung fatal.
Lebih memprihatinkan, keluarga korban disebut tidak pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah.
Ismail menilai kondisi tersebut harus menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Meski SMK berada di bawah kewenangan Pemprov Kaltim, ia menegaskan Pemkot Samarinda tetap memiliki tanggung jawab dari sisi kesejahteraan warganya.
“Statusnya warga Samarinda, jadi pemerintah kota tetap harus hadir dalam jaminan sosial,” katanya.
Peran RT dan Lingkungan Disorot
Selain pemerintah, DPRD juga menyoroti peran lingkungan sekitar, terutama ketua RT. Ismail menilai deteksi dini kondisi warga seharusnya bisa dilakukan dari level paling bawah.
“Ketua RT dan tetangga harus lebih peka. Bisa jadi ini bukan satu-satunya kasus yang belum terungkap,” ujarnya.
Ia meminta aparat di tingkat RT hingga kelurahan aktif melaporkan jika menemukan warga dalam kondisi kesulitan ekonomi.
“Kalau ada warga mengalami krisis kesejahteraan, segera komunikasikan. Pemerintah harus hadir,” tambahnya.
DPRD Tegaskan Kasus Tidak Boleh Terulang
Komisi IV DPRD Samarinda menegaskan kasus ini harus menjadi yang terakhir. Mereka mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan dan distribusi bansos di Samarinda.
“Kasus ini harus jadi pelajaran. Kita butuh kepekaan semua pihak agar tidak ada lagi warga yang terabaikan,” tutup Ismail.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan membuka kembali pertanyaan besar tentang efektivitas program bantuan sosial di daerah.
(Adv)
