Program Pengendalian Penduduk Samarinda Terancam, DPRD Soroti Minimnya Anggaran KB
DIKSI.CO – Program Pengendalian Penduduk di Samarinda terancam tidak berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran. DPRD Samarinda mengingatkan, lemahnya dukungan pada program keluarga berencana (KB) berpotensi memicu ledakan penduduk dan membebani keuangan daerah di masa depan.
DPRD Samarinda Tekankan Pentingnya Program Pengendalian Penduduk
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menegaskan program pengendalian penduduk memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan warga.
“Program ini tidak akan bisa jalan kalau tidak ada anggaran. Sementara kita lihat untuk 2026 ini anggarannya sangat minim,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Ia menilai, tanpa intervensi yang kuat sejak dini, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan berdampak luas pada berbagai sektor.
Risiko Ledakan Penduduk Ancam APBD
Anhar mengingatkan, dampak lemahnya program KB memang tidak langsung terlihat, namun berpotensi menjadi persoalan serius dalam beberapa tahun ke depan.
“Kalau terjadi ledakan penduduk di 2030, APBD kita bisa jebol. Karena akan berdampak ke kesehatan, BPJS, ekonomi, sampai lapangan kerja,” tegasnya.
Menurutnya, tanggung jawab Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Samarinda (DPPKB) sangat besar dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang memadai.
Evaluasi Kampung KB Jadi Catatan DPRD
DPRD juga menyoroti efektivitas program sebelumnya, termasuk Kampung KB yang dinilai belum berjalan maksimal.
Anhar mengungkapkan, dari 20 Kampung KB yang dibentuk pada 2023, hanya sebagian kecil yang benar-benar aktif.
“Tahun 2023 ada 20 Kampung KB, tapi yang benar-benar berjalan hanya lima. Sisanya lebih banyak seremonial, hanya plang dan baliho,” ungkapnya.
Ia menilai temuan tersebut turut mempengaruhi kebijakan penganggaran di tahun berikutnya, termasuk adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini jadi catatan juga, karena ada temuan dari BPK. Makanya sekarang anggarannya jadi sangat terbatas,” ujarnya.
DPPKB Samarinda Fokus Kualitas Keluarga
Sementara itu, Kepala DPPKB Samarinda, Deasy Evriyani, menegaskan program KB saat ini tidak hanya berorientasi pada jumlah anak, tetapi juga kualitas keluarga.
“Keluarga berencana itu bukan sekadar membatasi, tapi bagaimana menciptakan keluarga yang berkualitas. Dua anak lebih baik, lebih sehat, dan lebih berkualitas,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pendekatan utama yang berjalan adalah melalui edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.
“Kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi tanpa henti. Masyarakat yang ragu bisa langsung konsultasi secara gratis melalui layanan Sapa KB,” jelasnya.
Layanan tersebut bahkan telah terintegrasi dengan call center 122 untuk memudahkan akses masyarakat.
DPRD Buka Ruang Dukungan Anggaran
Meski menyoroti keterbatasan anggaran, DPRD Samarinda tetap membuka peluang dukungan jika program yang diajukan memiliki dampak nyata.
“Kalau mau mencapai target, ya harus dibarengi anggaran. Mustahil program bisa jalan tanpa itu,” tegas Anhar.
(ADV)
