Kronologi Mundurnya Gubernur BI Perry Warjiyo, Berawal dari Polemik Likuiditas hingga Surat Pengunduran Diri
DIKSI.CO – Pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatan Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi salah satu peristiwa paling menyita perhatian publik pada akhir Juli 2026. Mundurnya orang nomor satu di bank sentral itu tidak hanya memunculkan pertanyaan mengenai alasan di balik keputusannya, tetapi juga membuka berbagai dinamika hubungan antara pemerintah dan otoritas moneter yang sebelumnya jarang terlihat di ruang publik.
Berdasarkan rangkaian informasi yang dihimpun, pengunduran diri Perry terjadi setelah muncul tarik-ulur kebijakan terkait likuiditas perbankan, penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL), hingga hubungan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia. Sejumlah informasi mengenai proses tersebut juga diungkap dalam laporan investigasi yang dilansir Tempo.
Polemik Likuiditas Jadi Awal Persoalan
Sebelum isu pergantian Gubernur BI mencuat, pemerintah dan Bank Indonesia telah lebih dahulu terlibat pembahasan mengenai kondisi likuiditas perbankan nasional.
Dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Komisi XI DPR pada 20 Juli 2026, persoalan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menjadi salah satu topik utama.
Saat itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengusulkan agar pemerintah memperpanjang penempatan dana SAL di bank pelat merah. OJK menilai langkah tersebut diperlukan karena permintaan kredit masih tinggi sehingga perbankan membutuhkan dukungan likuiditas.
Di sisi lain, Bank Indonesia memiliki pandangan berbeda. BI mendorong agar dana SAL yang ditempatkan di Himbara dikembalikan ke bank sentral karena menilai kondisi likuiditas sudah memadai. Menurut BI, kelebihan likuiditas berpotensi dimanfaatkan untuk membeli valuta asing ketika nilai tukar rupiah mengalami tekanan.
Perbedaan pandangan inilah yang kemudian berkembang menjadi tarik-ulur kebijakan antara otoritas fiskal dan otoritas moneter.
Rapat Istana Jadi Titik Balik
Situasi memasuki babak baru ketika Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 23 Juli 2026.
Secara resmi, rapat tersebut membahas percepatan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Namun, dilansir Tempo, dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam itu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut memaparkan kondisi fiskal serta likuiditas sistem keuangan nasional.
Dalam paparannya, Purbaya disebut menyinggung kebijakan Bank Indonesia, termasuk permintaan pengembalian dana SAL ke BI serta penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang dinilai menyerap dana dari pasar keuangan sehingga memperketat likuiditas perbankan.
Menurut laporan tersebut, pemaparan itu memicu perhatian Presiden terhadap hubungan antara pemerintah dan Bank Indonesia. Dari sinilah kemudian muncul pembahasan mengenai kemungkinan pergantian kepemimpinan di bank sentral.
Perry Pulang Lebih Cepat dari Singapura
Ketika rapat berlangsung, Perry Warjiyo diketahui tidak berada di Indonesia. Ia sedang menghadiri pertemuan gubernur bank sentral kawasan Asia Timur dan Pasifik atau Executives’ Meeting of East Asia-Pacific Central Banks di Singapura.
Namun, dilansir Tempo, Perry memutuskan kembali ke Jakarta lebih cepat dari jadwal semula setelah mendengar informasi mengenai rencana pergantian dirinya sebagai Gubernur BI. Semula ia dijadwalkan pulang pada 26 Juli, tetapi akhirnya kembali sehari lebih awal, yakni pada 25 Juli 2026.
Pertemuan di Rumah Dinas
Setibanya di Jakarta, Perry disebut menerima kunjungan Wakil Ketua Komisi XI DPR Mohamad Hekal di rumah dinasnya.
Masih dilansir Tempo, dalam pertemuan tersebut Hekal menyampaikan permintaan dari Istana agar Perry mengundurkan diri dari jabatannya.
Opsi pengunduran diri dipilih karena dianggap menjadi mekanisme paling cepat dibandingkan proses pemberhentian berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang mensyaratkan sejumlah alasan hukum tertentu.
Laporan tersebut menyebut Perry akhirnya menandatangani surat pengunduran diri. Salah satu faktor yang disebut ikut membayangi adalah masih berlangsungnya penyelidikan dugaan korupsi dana tanggung jawab sosial Bank Indonesia. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Perry mengenai informasi tersebut.
Transisi Kepemimpinan BI
Sehari setelahnya, pada Minggu, 26 Juli 2026, proses transisi kepemimpinan mulai berjalan.
Menurut laporan Tempo, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memanggil Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti bersama empat deputi gubernur lainnya. Dalam pertemuan itu, mereka disebut menerima informasi mengenai pengunduran diri Perry sekaligus penunjukan Destry sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI.
Namun, Dasco kemudian membantah adanya pertemuan tersebut ketika dimintai tanggapan oleh Tempo. Ia menyatakan tidak bertemu siapa pun pada hari itu.
Pengumuman Resmi Pemerintah
Kepastian mundurnya Perry diumumkan pemerintah pada Senin, 27 Juli 2026.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menerima surat pengunduran diri Perry sehari sebelumnya.
Menurut Prasetyo, dalam surat tersebut Perry menyatakan mundur karena alasan pribadi. Ia juga membantah adanya tekanan dari Istana yang menyebabkan pengunduran diri tersebut.
Sementara itu, sejumlah pihak yang disebut dalam laporan Tempo, termasuk Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga beberapa pejabat lainnya, belum memberikan tanggapan terhadap informasi mengenai dugaan proses pergantian tersebut hingga laporan diterbitkan.
Isu Independensi BI Kembali Mengemuka
Mundurnya Perry Warjiyo tidak hanya memunculkan pembahasan mengenai suksesi kepemimpinan, tetapi juga kembali memantik diskusi mengenai independensi Bank Indonesia.
Ekonom menilai perbedaan pandangan antara pemerintah dan BI merupakan hal yang wajar karena kedua lembaga memiliki mandat berbeda. Pemerintah berfokus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal, sedangkan Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas moneter, inflasi, nilai tukar rupiah, dan sistem keuangan.
Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa koordinasi yang berubah menjadi tekanan terhadap otoritas moneter dapat memengaruhi kepercayaan pasar. Karena itu, proses pemilihan Gubernur BI berikutnya dinilai harus berlangsung secara transparan, berbasis kompetensi, dan sesuai ketentuan perundang-undangan agar kredibilitas bank sentral tetap terjaga.
(Redaksi)
