Purbaya Dicopot Saat Masih Rapat DPD, Akademisi UB Soroti Etika Komunikasi Kepemimpinan
DIKSI.CO – Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa oleh Suahasil Nazara memunculkan perhatian bukan hanya pada keputusan politiknya, tetapi juga pada cara pemberhentian tersebut disampaikan.
Dosen Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya (UB), Assoc. Prof. Maulina Pia Wulandari, Ph.D., menilai proses komunikasi dalam pemberhentian Purbaya perlu dilihat dari perspektif etika kepemimpinan.
Pia tidak mempersoalkan kewenangan Presiden dalam mengganti anggota kabinet. Ia justru menyoroti komunikasi keputusan tersebut kepada Purbaya yang saat itu masih menjalankan agenda resmi negara.
“Saya tidak mempersoalkan kewenangan Presiden untuk mengangkat atau memberhentikan seorang menteri. Itu merupakan kewenangan Presiden. Yang saya kritisi adalah cara pemberhentian tersebut dikomunikasikan,” kata Pia, dikutip dari laman UB, Rabu (16/9/2026).
Purbaya Tinggalkan Rapat Bersama DPD
Peristiwa tersebut terjadi pada 14 September 2026 ketika Purbaya masih mengikuti rapat bersama DPD RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Purbaya kemudian meninggalkan ruang rapat setelah menerima telepon dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Saat itu, seorang jurnalis sempat menanyakan alasan Purbaya meninggalkan rapat secara mendadak. Purbaya menjawab singkat bahwa dirinya “mau dipecat”.
Beberapa jam kemudian, Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru di Istana Negara, Jakarta Pusat.
Akademisi Soroti Cara Pemberhentian
Pia menilai pemberitahuan pemberhentian melalui telepon saat seorang pejabat masih menjalankan tugas resmi menimbulkan persoalan etika.
“Bagi saya, memberhentikan seseorang melalui telepon ketika ia sedang menjalankan tugas resmi merupakan praktik komunikasi kepemimpinan yang sangat tidak etis,” ujar Pia.
Menurutnya, kewenangan untuk memberhentikan seseorang tidak menghilangkan kewajiban pemimpin untuk menghormati martabat orang yang dipimpinnya.
Pia mengatakan masyarakat tidak hanya melihat keputusan seorang pemimpin. Publik juga memperhatikan cara pemimpin menyampaikan keputusan tersebut.
Cara Pemimpin Berkomunikasi Jadi Perhatian Publik
Dalam perspektif leadership communication, Pia menjelaskan bahwa cara pemimpin berkomunikasi membawa pesan simbolik.
Pesan itu dapat menunjukkan bagaimana seorang pemimpin menggunakan kekuasaan dan memperlakukan orang lain dalam struktur organisasi.
“Ketika seorang pejabat masih menjalankan tugas negara kemudian mengetahui pemberhentiannya melalui telepon, publik tidak hanya melihat sebuah pergantian jabatan. Publik juga membaca bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia,” kata Pia.
Pia menilai pemimpin perlu memperhatikan aspek etika dalam setiap proses pengambilan keputusan. Legalitas dan kewenangan, menurutnya, bukan satu-satunya aspek yang perlu diperhatikan.
Khawatir Praktik Serupa Dinormalisasi
Pia juga mengingatkan dampak yang lebih luas jika pola komunikasi tersebut dianggap sebagai sesuatu yang biasa.
Menurut dia, cara pucuk pimpinan menggunakan kewenangan dapat menjadi contoh bagi pemimpin di tingkat lain.
“Yang saya khawatirkan bukan hanya apa yang terjadi kepada seorang menteri hari ini. Ketika praktik komunikasi dari pucuk kepemimpinan dianggap wajar, cara tersebut berpotensi memperoleh pembenaran dan ditiru pada tingkat kepemimpinan lainnya,” ujar Pia.
Ia menyebut praktik tersebut berpotensi memengaruhi budaya komunikasi di pemerintahan, perusahaan, organisasi, hingga institusi pendidikan.
Pia menilai hubungan antara atasan dan bawahan tidak hanya berisi kewenangan. Ada pula unsur penghormatan terhadap manusia, profesionalitas, dan budaya organisasi.
Pemimpin Dinilai Perlu Memberi Teladan
Pia menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak hanya memberi perintah kepada bawahannya. Cara menggunakan kekuasaan juga dapat menjadi teladan bagi lingkungan organisasi.
“Apa yang dianggap lumrah di pucuk kepemimpinan hari ini dapat menjadi budaya organisasi di kemudian hari,” katanya.
Ia kemudian menekankan bahwa kewenangan dan etika merupakan dua hal yang berbeda dalam kepemimpinan.
“Kekuasaan memberi seseorang kewenangan untuk memberhentikan. Tetapi etika menentukan bagaimana manusia seharusnya diperlakukan,” ujar Pia.
(Redaksi)
