DPRD Samarinda Soroti Keselamatan Relawan Karhutla, APD Diminta Masuk Anggaran
DIKSI.CO – Keselamatan relawan yang terjun menangani kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) menjadi perhatian DPRD Samarinda. Dewan meminta Pemkot Samarinda memastikan kebutuhan perlindungan bagi relawan masuk dalam pergeseran anggaran penanganan bencana.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan dukungan anggaran tidak hanya perlu menyasar operasional pemadaman, tetapi juga kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi seluruh personel yang berada di lapangan.
“Kita tidak ingin ada korban dari pihak penanganan. Maka kita ingin pastikan dengan BPBD, langkah-langkah mereka apa dan penanganannya sejauh mana masa tanggap darurat bencana ini sampai kapan,” kata Deni saat ditemui di DPRD Samarinda, Senin (14/9/2026).
DPRD Minta Rincian Penggunaan Dana Karhutla
DPRD Samarinda akan meminta penjelasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkait anggaran yang digunakan untuk menangani Karhutla.
Pembahasan tersebut akan berlangsung bersama BPBD pada Rabu (16/9/2026). Dewan ingin mengetahui secara rinci penggunaan anggaran, termasuk dana Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialihkan untuk kebutuhan penanganan Karhutla.
“Termasuk anggaran relawan, karena ada dana BTT yang dialihkan ke sana. Kita akan minta alokasi datanya ke mana saja,” ujar Deni.
Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran diperlukan karena pemerintah telah menetapkan masa tanggap darurat. Kondisi tersebut membuat kebutuhan penanganan di lapangan harus mendapat dukungan anggaran yang jelas.
Relawan Turun Langsung Tangani Karhutla
Penanganan Karhutla di Samarinda melibatkan tidak hanya unsur pemerintah, tetapi juga kelompok relawan. Mereka ikut turun langsung membantu pemadaman ketika kebakaran terjadi.
Deni menilai kontribusi tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Relawan yang bekerja di tengah kondisi berisiko harus memiliki perlengkapan keselamatan yang memadai.
DPRD tidak ingin para relawan menjalankan tugas tanpa dukungan kebutuhan dasar, terutama ketika status tanggap darurat masih berlangsung.
KUA-PPAS Masuk Tahap Pembahasan
Kebutuhan penanganan Karhutla juga menjadi bagian dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Deni mengatakan DPRD Samarinda telah menerima draf usulan KUA-PPAS dari Pemkot. Selanjutnya, DPRD akan menggelar pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Untuk draf usulan KUA-PPAS dari Pemkot sudah kita terima. Kita agendakan Rabu rapat dengan TAPD. Senin depan kita harus sudah melakukan kesepakatan, karena akhir bulan ini kita sudah melakukan pengesahan,” jelasnya.
DPRD menargetkan kesepakatan KUA-PPAS tercapai sebelum pengesahan pada akhir September 2026. Dewan juga ingin memperoleh gambaran mengenai besaran pergeseran anggaran dari APBD murni.
Anggaran Relawan Jadi Perhatian
DPRD Samarinda menilai kebutuhan relawan harus masuk dalam perencanaan anggaran secara jelas. Alokasi tersebut dapat mendukung penyediaan APD dan kebutuhan operasional personel yang terlibat langsung dalam penanganan Karhutla.
Deni berharap pembahasan anggaran dapat memberikan kepastian bagi petugas dan relawan di lapangan.
“Paling tidak kita sudah punya gambaran angka pergeseran dari APBD murni yang kita sahkan,” demikian Deni Hakim Anwar.
(Adv)
