DPRD Samarinda Usulkan Cicilan Tarif Parkir Berlangganan agar Tak Bebani Warga
DIKSI.CO – Skema pembayaran menjadi sorotan DPRD Kota Samarinda dalam program parkir berlangganan. Dewan menilai tarif yang harus warga bayar sekaligus membuat minat masyarakat mengikuti program tersebut masih rendah.
Komisi III DPRD Samarinda kemudian meminta Pemkot Samarinda menyiapkan sistem pembayaran yang lebih fleksibel. Salah satu opsi yang mereka dorong yakni pembayaran secara bertahap atau cicilan.
Tarif Parkir Berlangganan Samarinda Mulai Rp400 Ribu
Program parkir berlangganan telah berjalan sejak 2025. Pemerintah menetapkan tarif tahunan sebesar Rp400 ribu untuk kendaraan roda dua.
Sementara itu, pemilik kendaraan roda empat harus membayar tarif hingga Rp1 juta per tahun.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda Deni Hakim Anwar menilai besaran biaya tersebut menjadi salah satu hal yang perlu pemerintah evaluasi. Menurutnya, program parkir berlangganan membutuhkan inovasi agar masyarakat lebih tertarik.
“Program parkir berlangganan ini sebenarnya sudah berjalan sejak tahun lalu. Hanya saja, hingga saat ini antusiasme masyarakat untuk ikut masih relatif rendah,” kata Deni, Kamis (18/6/2026).
DPRD Dorong Pembayaran Parkir Bisa Dicicil
Deni mengatakan masyarakat tidak harus membayar seluruh biaya parkir berlangganan pada awal pendaftaran. Pemkot dapat memberikan pilihan pembayaran secara bertahap.
DPRD mengusulkan beberapa pilihan tenor. Warga bisa membayar dalam enam, delapan, atau sepuluh kali cicilan.
“Bisa saja dibuka opsi pembayaran bertahap, misalnya dicicil enam kali, delapan kali, atau sepuluh kali. Jadi masyarakat tidak harus langsung membayar penuh di awal,” ujar Deni.
Menurutnya, skema tersebut dapat mengurangi beban pembayaran masyarakat. Kebijakan itu juga dapat meningkatkan peluang warga untuk mengikuti program parkir berlangganan.
Dishub Diminta Beri Diskon Parkir Berlangganan
Selain sistem cicilan, Komisi III DPRD Samarinda meminta Dinas Perhubungan (Dishub) memberikan insentif bagi masyarakat.
DPRD mengusulkan potongan harga atau diskon khusus, terutama pada tahap awal penerapan program. Stimulus tersebut diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat.
Deni menilai pemerintah perlu membuat program parkir berlangganan lebih menarik. Dengan begitu, masyarakat tidak melihat kebijakan tersebut hanya sebagai tambahan pengeluaran tahunan.
DPRD Dorong Kerja Sama dengan ASN hingga Dealer
DPRD Samarinda juga mendorong Pemkot memperluas sosialisasi dan kerja sama. Pemerintah dapat menggandeng Aparatur Sipil Negara (ASN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga dealer kendaraan bermotor.
Kerja sama dengan dealer menjadi salah satu opsi strategis. Dealer dapat membantu memberikan edukasi kepada pembeli kendaraan baru mengenai manfaat parkir berlangganan.
Pemerintah juga dapat menjadikan program tersebut sebagai fasilitas tambahan bagi konsumen kendaraan baru.
“Misalnya, saat membeli kendaraan baru, konsumen langsung mendapatkan fasilitas parkir berlangganan selama satu tahun. Setelah itu, mereka dapat memilih untuk memperpanjang,” jelas Deni.
DPRD Ingin Parkir Samarinda Lebih Modern
Deni menegaskan program parkir berlangganan memiliki tujuan untuk membangun sistem perparkiran yang lebih tertib. Pemerintah juga ingin mengembangkan sistem parkir yang modern dan terintegrasi.
Namun, pemerintah tetap perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Jangan sampai tarif parkir berlangganan justru menjadi hambatan bagi warga untuk mengikuti program tersebut.
“Penataan sistem parkir memang penting, tetapi pelaksanaannya juga harus memperhatikan kondisi ekonomi warga agar program ini dapat diterima dengan baik,” demikian Deni Hakim Anwar.
(Adv)
