WFH Jumat di DPRD Samarinda Jalan Dua Pekan, Helmi: Pelayanan Publik Tetap Normal
DIKSI.CO – Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat di DPRD Samarinda telah berjalan selama dua pekan. Meski sebagian pegawai bekerja dari rumah, pelayanan publik di sekretariat dan komisi tetap berlangsung tanpa gangguan.
DPRD Samarinda Jalankan Instruksi Pusat
Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan penerapan WFH merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang wajib seluruh daerah ikutin.
“Tujuannya WFH ini kan bagus, salah satunya untuk menekan pengeluaran energi. Kita mengikuti aja sebagaimana aturan pusat,” kata Helmi saat ditemui di kantornya di Jalan Basuki Rahmat, Rabu (29/4/2026).
Ia menjelaskan kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan efisiensi energi, tetapi juga menekan biaya operasional kantor dan konsumsi bahan bakar pegawai.
Efisiensi Anggaran Jadi Pertimbangan
Helmi menilai penerapan WFH cukup efektif dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini dijalankan pemerintah.
Menurutnya, pengurangan aktivitas fisik di kantor setiap Jumat berdampak langsung pada penghematan biaya operasional tanpa harus mengurangi kinerja lembaga.
ASN Tetap Wajib Disiplin Saat WFH
Meski bekerja dari rumah, Helmi mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjalankan tugas secara penuh dan disiplin selama jam kerja.
“Jadi ASN tidak boleh keluar rumah sampai jam kerja selesai,” tegasnya.
Ia menekankan WFH bukan hari libur, sehingga seluruh pegawai tetap harus fokus bekerja dan menjaga tanggung jawab terhadap tugas masing-masing.
Kegiatan Penting Tetap Berjalan di Kantor
Helmi memastikan penerapan WFH di DPRD Samarinda tidak dilakukan secara penuh. Kegiatan yang bersifat penting tetap berlangsung di kantor, termasuk menerima kunjungan kerja.
“Tetap ada kegiatan, aktivitas kegiatan kantor tetap berjalan. Kalau ada kunjungan kerja, kita tetap akan menerima,” jelasnya.
Dengan skema tersebut, DPRD Samarinda berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan optimalisasi pelayanan publik kepada masyarakat.
(Adv)
