Dasco Ungkap Pemerintah Sudah Masuk Saham Aplikator Ojol, Skema Baru Komisi Disiapkan
DIKSI.CO – Pemerintah mulai mengambil peran langsung dalam industri transportasi online. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pemerintah telah mengakuisisi sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol) melalui Danantara sebagai langkah strategis memperbaiki ekosistem usaha dan kesejahteraan pengemudi.
Pemerintah Resmi Jadi Pemegang Saham Aplikator
Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa langkah pemerintah masuk ke dalam struktur kepemilikan aplikator bukan tanpa tujuan.
Ia menyebut, kebijakan ini menjadi pintu masuk untuk melakukan pembenahan sistem yang selama ini mitra pengemudi keluhkan.
“Pemerintah melalui Danantara sudah masuk ke dalam aplikator, itu mengambil bagian saham,” ujar Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (1/5/2026).
Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menerima perwakilan buruh yang menggelar aksi dalam peringatan Hari Buruh Internasional.
Menurut Dasco, posisi pemerintah sebagai pemegang saham memberikan ruang lebih luas untuk ikut menentukan arah kebijakan perusahaan, termasuk yang berkaitan langsung dengan penghasilan pengemudi.
Penyesuaian Komisi Jadi Prioritas
Dasco memastikan bahwa salah satu kebijakan yang akan segera adalah besaran komisi aplikator. Ia menilai, potongan yang berlaku saat ini masih cukup memberatkan pengemudi.
“Paling pertama adalah kemudian menurunkan biaya yang aplikator ambil. Tadinya 20 atau 10, ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8 persen dari yang dikumpulkan,” katanya.
Meski begitu, ia mengingatkan bahwa perubahan tersebut membutuhkan proses karena berkaitan dengan sistem operasional aplikasi.
“Karena ini menyangkut sistem dan lain-lain, sehingga kebijakan itu akan disesuaikan secara perlahan tapi pasti,” tambahnya.
Status Ojol Masih Dalam Simulasi Pemerintah
Selain persoalan komisi, pemerintah juga masih mengkaji posisi hukum pengemudi ojol. Hingga saat ini, status mereka masih sebagai mitra, bukan pekerja formal.
Dasco mengatakan, pemerintah belum mengambil keputusan final dan masih melakukan simulasi berbagai kemungkinan.
“Pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra, itu masih disimulasikan,” jelasnya.
Isu ini menjadi krusial karena akan menentukan hak dan kewajiban pengemudi, termasuk perlindungan sosial dan jaminan kerja.
Komunitas Pengemudi Terlibat
Dasco menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara sepihak. Organisasi dan komunitas pengemudi ojol akan tetap terlibat dalam setiap pembahasan kebijakan.
“Nanti itu juga tetap organisasi-organisasi kawan-kawan ojol ini akan diajak ngomong, akan diajak berembuk,” ujarnya.
Harapannya langkah ini dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak.
(Redaksi)
