Respon Wali Kota Samarinda: Rehabilitasi Balai Kota Dicicil Bertahun-Tahun, Bukan Proyek Baru di Era Efisiensi
DIKSI.CO – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa proyek rehabilitasi Balai Kota bukanlah kegiatan yang muncul di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia menyebut, pekerjaan tersebut telah Pemkot Samarinda rencanakan sejak periode sebelumnya dan berjalan secara bertahap dalam beberapa tahun anggaran.
Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial terkait anggaran sebesar Rp17 miliar tidak sepenuhnya tepat dan berpotensi menyesatkan persepsi publik.
“Ini bukan program baru. Informasi yang beredar di media sosial bisa diuji kembali kebenarannya,” kata Andi Harun, Rabu (29/4/2026).
Rehabilitasi Bertahap Sesuai Kemampuan Anggaran
Andi Harun menjelaskan, proyek rehab balai kota tidak sekaligus dalam satu tahun selesai, melainkan sesuai kemampuan keuangan daerah dengan cara cicil. Pemerintah Kota Samarinda, kata dia, tidak memiliki kapasitas anggaran untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam satu waktu.
“Itu bukan kegiatan di masa efisiensi. Kegiatannya dilakukan secara bertahap karena kita tidak memiliki anggaran untuk menyelesaikannya dalam satu tahun,” ujarnya.
Ia menambahkan, proyek tersebut mulainya jauh sebelum kebijakan efisiensi, pemerintah pusat berlakukan. Karena itu, ia menilai narasi yang mengaitkan rehabilitasi Balai Kota dengan kebijakan efisiensi tidak sesuai dengan fakta.
Gedung Sekretariat Daerah, Bukan Sekadar Kantor Wali Kota
Lebih lanjut, Andi Harun menegaskan bahwa bangunan yang direhabilitasi merupakan Gedung Sekretariat Daerah Kota Samarinda yang memiliki tiga lantai dan menjadi pusat aktivitas administrasi pemerintahan.
Ia menilai penting untuk meluruskan persepsi publik agar tidak muncul anggapan bahwa proyek tersebut bersifat pribadi atau berlebihan.
“Gedung tiga lantai dengan kapasitas seperti itu, bahkan ada yang menilai biayanya tergolong murah untuk ukuran pekerjaan yang berjalan.” katanya.
Menurutnya, jika dari skala dan kompleksitas pekerjaan, penggunaan anggaran justru tergolong efisien dan masih dalam batas kewajaran.
Transparansi dan Pendampingan Aparat Penegak Hukum
Andi Harun memastikan bahwa seluruh proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah kota melibatkan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan guna menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“Kami bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” ujarnya.
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Publik berhak untuk tahu, dan kami berkewajiban menjelaskan agar informasi yang beredar di masyarakat tetap akurat,” tambahnya.
Andi Harun Minta Publik Bijak Menyaring Informasi
Menanggapi maraknya informasi di media sosial, Andi Harun mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi. Ia menilai, sebagian informasi yang beredar tidak utuh dan sering dibandingkan dengan isu lain yang tidak relevan.
“Tidak tepat jika isu ini disamakan dengan isu lain yang sedang berkembang tanpa melihat konteks yang sebenarnya,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk membedakan antara informasi berdasarkan prinsip jurnalistik dengan konten yang tidak melalui proses verifikasi.
Kritik Perlu, Tapi Harus Berbasis Fakta
Di sisi lain, Andi Harun menegaskan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap perlu selama penyampaiannya secara objektif dan berbasis data.
“Kritik itu penting selama berbasis data dan fakta. Kami terbuka untuk itu,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada media yang tetap menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Fokus pada Pembangunan dan Pelayanan Publik
Di akhir pernyataannya, Andi Harun mengajak seluruh pihak untuk menjaga suasana kondusif dan tidak terjebak dalam polemik berkepanjangan.
Ia menekankan pentingnya fokus pada pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita perlu menjaga persatuan dan fokus bekerja untuk masyarakat. Jangan sampai energi kita habis hanya untuk polemik yang tidak produktif,” pungkasnya.
(Redaksi)
