Akses Data OPD Tersendat, DPRD Samarinda Ingatkan Risiko Pengawasan Tak Optimal
DIKSI.CO – Minimnya keterbukaan data dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Samarinda menjadi sorotan DPRD. Komisi II menilai kondisi ini berpotensi menghambat fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan yang seharusnya berbasis data akurat.
DPRD Samarinda Keluhkan Sulitnya Akses Data OPD
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengungkapkan pihaknya masih kesulitan memperoleh dokumen penting dari OPD, termasuk dari badan usaha milik daerah seperti Perumdam Tirta Kencana.
Ia menyebut, permintaan data seperti laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik sudah beberapa kali disampaikan, namun hingga kini belum dipenuhi.
“Ini menimbulkan pertanyaan bagi kami. Kenapa kita sulit mendapatkan data? Padahal kita ingin mengambil keputusan yang tepat. Kalau tidak berbasis data, bisa jadi fitnah. Kalau ada datanya, kita bisa bicara jelas,” ujarnya.
Pengawasan Berisiko Tidak Objektif
Iswandi menegaskan Komisi II tidak ingin bekerja berdasarkan asumsi atau informasi sepihak. Ia menilai pengawasan yang tidak didukung data valid berisiko menimbulkan kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
Setiap rapat bersama OPD, menurutnya, selalu diarahkan agar berbasis data yang jelas dan terverifikasi. Namun kenyataannya, keterbatasan akses masih menjadi kendala utama.
DPRD Terpaksa Cari Data Pembanding
Karena sulit mendapatkan data resmi, Komisi II kerap mencari informasi dari sumber lain sebagai pembanding. Data tersebut kemudian dikonfirmasi kembali kepada OPD terkait.
“Kalau tidak dapat dari mereka, kita cari di tempat lain. Tinggal kita klarifikasi, benar atau tidak. Tapi sebenarnya ini bukan tugas kami. Itu seharusnya menjadi peran Inspektorat,” tegasnya.
Ia menilai kondisi ini tidak ideal dan berpotensi memunculkan persoalan berulang jika tidak segera dibenahi.
Transparansi Lemah Picu Persepsi Negatif
Iswandi mengingatkan lemahnya transparansi bisa memicu citra buruk di mata masyarakat. Ia khawatir persoalan yang sama akan terus muncul tanpa pernah diselesaikan secara tuntas.
“Jangan sampai nanti muncul masalah yang sama terus, tapi tidak pernah jadi temuan atau diselesaikan. Ini bisa menimbulkan citra buruk,” katanya.
DPRD Butuh Dukungan Data untuk Tiga Fungsi Utama
Ia menegaskan DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Ketiga fungsi tersebut tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan data yang transparan dan akurat.
Di tengah meningkatnya sorotan publik, terutama di media sosial, DPRD sering menjadi pihak yang ikut disalahkan ketika terjadi persoalan di daerah.
“Kalau ada masalah, pasti DPR ditanya. Di mana fungsi pengawasannya? Di mana fungsi penganggarannya? Karena itu, kami butuh kerja sama semua pihak agar semuanya berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.
(Adv)
