DPRD Samarinda Kritik Proyek Kolam Retensi Sempaja, Anggaran Naik Tapi Belum Terintegrasi
DIKSI.CO – DPRD Kota Samarinda menyoroti proyek kolam retensi Sempaja setelah anggarannya melonjak dari Rp19 miliar menjadi Rp28 miliar. Pansus LKPJ menilai pemerintah belum mengintegrasikan sistem pendukung secara maksimal sehingga fungsi pengendalian banjir belum optimal.
DPRD Soroti Lonjakan Anggaran Proyek Sempaja
Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Samarinda mengevaluasi langsung proyek kolam retensi Sempaja. Mereka menemukan kenaikan anggaran cukup besar, namun tidak melihat peningkatan fungsi yang signifikan.
Ketua Pansus LKPJ, Achmad Sukamto, menegaskan DPRD fokus pada kesesuaian antara anggaran dan hasil proyek.
“Anggaran bertambah, tapi belum sepenuhnya terintegrasi. Ini yang menjadi catatan kami,” ujarnya, Selasa (28/4/2026).
Ia menekankan setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fasilitas Pendukung Belum Lengkap
Pansus menemukan pemerintah belum menyediakan fasilitas penting seperti pompa air dalam sistem kolam retensi Sempaja. Padahal, pompa berperan besar dalam mengendalikan debit air saat hujan deras.
Achmad Sukamto menilai proyek ini belum membentuk sistem pengendalian banjir yang utuh.
“Kalau sistemnya tidak lengkap, kolam retensi tidak akan bekerja maksimal,” katanya.
Ia meminta pemerintah segera melengkapi seluruh komponen agar fungsi kolam retensi berjalan efektif.
DPRD Nilai Perencanaan Kurang Terarah
DPRD menilai pemerintah belum menyusun perencanaan proyek secara menyeluruh. Mereka melihat pembangunan lebih fokus pada fisik tanpa memastikan integrasi antar komponen.
Kondisi ini membuat proyek belum mampu menjawab persoalan banjir secara optimal.
“Jangan sampai anggaran terus bertambah, tapi hasilnya belum optimal,” tegas Achmad Sukamto.
Ia mendorong pemerintah menyusun perencanaan berbasis kebutuhan lapangan agar proyek lebih tepat sasaran.
DPRD Dorong Evaluasi dan Perbaikan Cepat
DPRD Kota Samarinda akan memasukkan seluruh temuan ini dalam rekomendasi LKPJ. Mereka meminta pemerintah segera memperbaiki sistem dan pola pelaksanaan proyek.
Achmad Sukamto menegaskan DPRD akan terus mengawal proses evaluasi agar proyek infrastruktur benar-benar memberi dampak nyata.
Ia berharap pemerintah merancang proyek ke depan secara terintegrasi, sehingga masyarakat merasakan manfaat langsung dari anggaran yang telah dikeluarkan.
(Adv)
