Penunjukan Plt Sekda Samarinda Tertunda, Andi Harun Soroti Lambannya Rekomendasi Pemprov
DIKSI.CO – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda hingga kini belum dapat menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) lantaran masih menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur. Keterlambatan ini mendapat sorotan langsung dari Wali Kota Samarinda, Andi Harun.
Rekomendasi Pemprov Kaltim Tak Kunjung Terbit
Pemkot Samarinda telah mengajukan permohonan rekomendasi penunjukan Plt Sekda sejak lebih dari satu bulan lalu. Keputusan ini menyusul masa jabatan Sekda definitif, Hero Mardanus Satyawan, yang segera berakhir, sementara proses seleksi jabatan Sekda masih berlangsung.
Namun hingga kini, Pemprov Kaltim belum memberikan tanggapan resmi. Kondisi tersebut membuat penunjukan Plt Sekda tertahan dan berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan.
“Kami tidak tahu hambatannya di mana. Kalau memang ada yang salah dalam surat kami, seharusnya diberi tahu supaya bisa segera diperbaiki. Kalau ditolak, kami juga perlu tahu alasannya,” kata Andi Harun.
Posisi Sekda Sangat Strategis
Menurut Andi Harun, posisi Sekda memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas birokrasi. Ia menegaskan bahwa aspek integritas menjadi syarat utama dalam penunjukan pejabat tersebut, baik Plt maupun definitif.
“Faktor integritas menjadi syarat paling utama. Sekda itu posisi yang sangat penting dan strategis untuk memimpin birokrasi agar menjadi adaptif, bersih, dan berintegritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, tanpa peran aktif Sekda, berbagai proses administrasi penting tidak dapat berjalan optimal, termasuk pelayanan publik yang profesional.
Dampak Mulai Terasa, Gaji Pegawai Terancam Tertunda
Keterlambatan rekomendasi ini mulai berdampak langsung pada administrasi keuangan dan kepegawaian di lingkungan Pemkot Samarinda. Andi Harun mengungkapkan, pencairan gaji pegawai berpotensi terganggu jika posisi Sekda tidak segera terisi.
“Kalau tidak ada sampai besok, kita tidak bisa gaji. Karena semua administrasi keuangan harus melalui paraf Sekda. Tanpa itu, tidak bisa dikeluarkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pembayaran gaji yang biasanya berjalan setiap awal bulan berisiko mengalami keterlambatan, yang tentu berdampak pada kesejahteraan pegawai dan pelayanan publik.
Andi Harun Siap Temui Gubernur Kaltim
Sebagai langkah lanjutan, Andi Harun berencana menemui Gubernur Kalimantan Timur secara langsung guna meminta kejelasan terkait keterlambatan rekomendasi tersebut.
Ia berharap komunikasi langsung dapat mempercepat proses administrasi yang saat ini terhambat. Selain itu, Pemkot Samarinda juga menyiapkan alternatif solusi jika rekomendasi Plt Sekda belum juga Pemprov Kaltim terbitkan.
Dalam waktu dekat, Pemkot juga akan kembali mengajukan surat baru untuk permohonan rekomendasi Sekda definitif.
Pemkot Pilih Tunggu Kejelasan Tanpa Spekulasi
Meski situasi semakin mendesak, Andi Harun menegaskan pihaknya tidak ingin berspekulasi negatif terkait keterlambatan ini. Ia memilih menunggu penjelasan resmi sambil memastikan pelayanan publik tetap berjalan.
“Kami tidak ingin berprasangka. Bisa saja suratnya hanya tertunda secara administratif. Yang penting kami ingin ada kejelasan,” ujarnya.
(Adv)
