DPRD Samarinda Berikan Dua Poin Pekerjaan untuk Pemkot

DIKSI.CO, SAMARINDA – Sekertaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar memberikan dua catatan yaitu prioritaskan pencegahan Covid-19 dan penanggulangan banjir. 

Hal tersebut disampaikan Deni sapaannya di ruang kerjanya usai menghadiri rapat paripurna. 

Melalui hasil rapat tersebut, Deni mencatat ada dua hal yang perlu diprioritaskan Pemkot Samarinda. 

Terkait penanganan Covid-19 yang belakangan ini menurutnya menunjukkan peningkatan perlu ada penambahan dari sisi tenaga kesehatan (Nakes). 

"Kan belakangan ini pandemi kasusnya meningkat. Dengan terbatasnya nakes kita otomatis tugas yang tidak mudah buat wali kota," ujarnya, Kamis (29/7/2021). 

Alangkah baiknya, jika ingin menambah kapasitas ranjang ataupun fasilitas di Rumah Sakit (RS) harus juga disertai dengan Nakes yang memadai. Karena saat ini mereka semua sudah sangat kewalahan. 

"Kalau cuma fasilitas yang ditingkatkan, maka akan kesulitan, siapa yang mengurus hal tersebut kalau nakesnya kurang. Jadi lebih baik kedua hal tersebut juga harus diperhatikan," imbuhnya. 

Bahkan kalau perlu, wali kota menggerakkan para pengusaha yang punya CSR untuk membantu meringankan beban masyarakat, maupun bergotong royong bersama pemerintah. 

"Paling tidak para pengusaha yang terkait dengan oksigen itu bisa membantu Ketersediaan oksigen di Samarinda," tegasnya. 

Sementara itu, terkait penanggulangan banjir, politisi Gerindra itu menambahkan, tidak ada catatan yang krusial. Hanya saja, harus tetap fokus mengurangi debit air di beberapa titik yang paling rawan. 

"Itu perlu dilakukan, setidaknya bisa mengurangi, karena luapan air kejalan menganggu aktifitas masyarakat," pungkasnya. (advertorial) 

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button