Iswandi Tegaskan Anggaran Harus Berdampak, DPRD Samarinda Soroti BPKAD
DIKSI.CO – DPRD Kota Samarinda menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang berbasis data akurat dan indikator kinerja terukur. Sorotan ini terutama ditujukan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) agar setiap kebijakan anggaran memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan persetujuan terhadap usulan anggaran yang lemah secara data maupun perencanaan.
DPRD Tekankan Anggaran Harus Terukur
Iswandi menyatakan, setiap kebijakan anggaran wajib memiliki dasar yang jelas serta indikator keberhasilan yang terukur. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
“Kalau belanja modal masih rendah dan tidak ada kejelasan program yang berdampak langsung seperti penciptaan ribuan lapangan kerja, tentu itu jadi pertimbangan serius bagi kami,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Ia menegaskan, DPRD akan lebih selektif dalam membahas anggaran, terutama jika tidak disertai data yang kuat.
Dominasi Belanja Operasional Disorot
Selain itu, DPRD juga menyoroti dominasi belanja operasional dalam struktur anggaran BPKAD. Iswandi menilai kondisi tersebut belum mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran.
“Sebagian besar anggaran terserap untuk operasional. Yang jadi pertanyaan, indikator keberhasilannya apa? Jangan sampai hanya bersifat administratif tanpa hasil nyata,” tegasnya.
Menurutnya, belanja operasional yang tinggi harus diimbangi dengan capaian kinerja yang jelas dan terukur.
Kinerja Harus Berbasis Hasil, Bukan Serapan
Iswandi mendorong perubahan pendekatan dalam evaluasi kinerja, dari yang selama ini berfokus pada tingkat serapan anggaran menjadi berbasis hasil.
Ia menekankan bahwa perbandingan antara anggaran yang dikeluarkan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi indikator utama.
“Harus ada keseimbangan antara pengeluaran dan hasil. Kalau anggaran besar, dampaknya juga harus signifikan,” katanya.
Pengelolaan Aset Diminta Lebih Transparan
Tak hanya soal anggaran, DPRD juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum optimal. Transparansi data terkait aset bermasalah menjadi perhatian serius.
“Perlu kejelasan berapa aset yang sudah diselesaikan dan berapa yang masih menjadi beban. Ini penting untuk melihat kinerja secara utuh,” ungkap Iswandi.
BPKAD Disebut Pusat Kendali Fiskal
Iswandi menegaskan bahwa BPKAD memiliki peran strategis dalam menjaga kesehatan fiskal daerah. Jika pengelolaannya tidak optimal, dampaknya dapat meluas ke seluruh sektor pemerintahan.
“BPKAD ini pusatnya. Kalau tidak dikelola dengan baik, potensi kebocoran bisa terjadi di banyak sektor,” tandasnya.
DPRD Perkuat Pengawasan Berbasis Data
Ke depan, DPRD memastikan akan memperkuat fungsi pengawasan dengan pendekatan berbasis data dan indikator kinerja yang jelas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Fokus kita ke depan adalah data dan hasil yang terukur, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.
(Adv)
