Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri Nilai Pilkada Langsung Tak Jamin Pemimpin Berkualitas
DIKSI.CO – Maraknya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah mendorong Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti efektivitas sistem pilkada langsung. Ia menilai mekanisme tersebut belum tentu menghasilkan pemimpin yang baik dan berintegritas.
Marak OTT Kepala Daerah, Pilkada Langsung Disorot
Tito menegaskan bahwa fenomena OTT yang terus berulang harus menjadi perhatian serius. Ia mempertanyakan hasil dari sistem pemilihan langsung yang selama ini digunakan.
“Jawaban saya cuma satu, yang milih siapa? Rakyat, ya kan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks parlemen, Senin (13/4/2026).
Ia menilai hasil pilkada langsung sangat bergantung pada kualitas pilihan masyarakat.
“Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang tidak. Artinya, sistem ini tidak menjamin hasilnya selalu baik,” lanjutnya.
Tito Sebut Ada Masalah Sistematis dalam Rekrutmen Politik
Tito melihat kasus OTT yang terjadi dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya persoalan mendasar.
Menurutnya, masalah tersebut tidak bisa hanya dilihat dari individu kepala daerah yang terjerat kasus.
“Ini sudah berulang dalam waktu singkat. Artinya ada problem yang sistematis dan mendasar,” katanya.
Ia menduga salah satu penyebabnya adalah mekanisme rekrutmen politik dalam pilkada langsung.
Biaya Politik Mahal Picu Risiko Penyimpangan
Tito juga menyoroti tingginya biaya politik dalam pilkada langsung. Ia menilai kondisi ini dapat memicu praktik moral hazard.
“Pilkada langsung punya sisi positif, tapi juga ada sisi negatif. Salah satunya biaya politik yang mahal,” ujarnya.
Ia menilai tekanan biaya tersebut bisa mendorong kepala daerah melakukan penyimpangan setelah terpilih.
OTT Kepala Daerah Terus Bertambah
Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi terus melakukan OTT terhadap kepala daerah.
Terbaru, KPK menangkap Gatut Sunu Wibowo terkait dugaan pemerasan dan penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2025–2026.
Kasus ini menambah daftar panjang kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi.
Evaluasi Pilkada Langsung Dinilai Perlu
Tito menegaskan bahwa pemerintah perlu mengevaluasi sistem pilkada secara menyeluruh. Ia menilai perbaikan sistem penting untuk menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas.
“Ini bukan hanya soal orangnya, tapi juga sistemnya. Kita harus berani mengevaluasi,” tegasnya.
Ia berharap evaluasi tersebut dapat memperbaiki kualitas kepemimpinan daerah dan mencegah kasus serupa terulang.
(Redaksi)
