Akademisi Unmul Kritik Pernyataan Hasanuddin Mas’ud soal Bankeu dan Dapil DPRD Kaltim
DIKSI.CO – Akademisi sekaligus pengamat kebijakan publik Universitas Mulawarman (Unmul), Herdiansyah Hamzah, menilai polemik Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan pentingnya pemahaman anggota legislatif terhadap mandat politik dari daerah pemilihan (dapil).
Herdiansyah Hamzah yang akrab disapa Castro menyoroti pernyataan Wakil Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud terkait hubungan Bankeu dengan dapil anggota DPRD.
Hasanuddin sebelumnya menyebut Bankeu bukan anggaran yang secara khusus melekat pada anggota DPRD berdasarkan dapil masing-masing. Menurut Castro, pandangan tersebut tidak boleh mengesampingkan hubungan anggota legislatif dengan konstituen yang memilihnya.
“Pernyataan ketua DPRD ini pertanda kegagalan memahami relasi dapil dan anggota DPRD. Dia seperti kacang lupa kulit, ibarat anak ayam yang lupa induk yang melahirkannya,” ujar Castro.
Castro Ingatkan DPRD Kaltim soal Mandat Konstituen
Castro menjelaskan bahwa masyarakat memilih anggota DPRD melalui proses politik di daerah pemilihan masing-masing. Karena itu, anggota legislatif memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepentingan masyarakat yang memberikan mandat politik kepada mereka.
Ia menilai kepentingan konstituen di dapil tetap menjadi bagian penting dalam sistem politik representasi.
“Dalam politik representasi, mandatory-nya dari konstituen di dapil. Jadi seorang anggota DPRD wajib hukumnya memperjuangkan kepentingan dapilnya,” tegasnya.
Menurut Castro, kewajiban tersebut tidak berarti anggota DPRD hanya boleh memperhatikan wilayah dapilnya. Sebagai anggota DPRD Kaltim, mereka tetap harus memperjuangkan kepentingan masyarakat di seluruh wilayah provinsi.
Namun, tanggung jawab tersebut harus berjalan bersama dengan mandat politik dari masyarakat di dapil.
Castro bahkan meminta Hasanuddin kembali memahami hubungan antara anggota legislatif dan konstituen.
“Perlu kuliah lagi di kelas saya!!!” pungkas Castro.
Hasanuddin Mas’ud Tegaskan Bankeu Bukan Anggaran Dapil
Sebelumnya, Hasanuddin Mas’ud menanggapi kritik Wali Kota Samarinda Andi Harun mengenai pengalokasian Bankeu Kaltim.
Hasanuddin mengaku tidak mempermasalahkan kritik Andi Harun. Ia justru menilai kritik tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk melihat kembali mekanisme pengalokasian anggaran pemerintah provinsi.
Hasanuddin menegaskan anggota DPRD tidak memiliki Bankeu khusus berdasarkan daerah pemilihan.
“Kalau saya pribadi, Bantuan Keuangan itu sifatnya tidak wajib. Ada APBD yang mandatori dulu, kemudian mandatori unggulan, pilihan dan Bankeu,” ujar Hasanuddin.
Ia juga mengingatkan bahwa anggota DPRD Kaltim memiliki tanggung jawab terhadap seluruh wilayah provinsi.
Karena itu, Hasanuddin menilai anggota DPRD tidak semestinya hanya mengarahkan aspirasi kepada wilayah tempat mereka memperoleh suara.
Ia mencontohkan anggota DPRD dari Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Menurutnya, anggota legislatif harus memperhatikan kepentingan daerah lain agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam memperjuangkan aspirasi.
“Anggota DPR Provinsi, dia harus seluruh Kaltim dong, bukan hanya misalnya Samarinda,” katanya.
Andi Harun Soroti Bankeu untuk Samarinda
Polemik Bankeu mencuat setelah Wali Kota Samarinda Andi Harun mempertanyakan peran anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda.
Andi Harun mengatakan dirinya tengah menelusuri anggota DPRD Kaltim dari Samarinda yang mengarahkan Bankeu ke wilayah di luar Kota Samarinda.
Andi Harun menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Samarinda di Hotel Fugo, Sabtu (8/8/2026).
“Saya lagi teliti siapa anggota-anggota DPRD dari provinsi, wakil Samarinda, yang menjatuhkan Bankeunya bukan di Samarinda. Itu layak disebut pengkhianat rakyat Samarinda,” tegas Andi Harun.
Ia mengatakan akan menyampaikan hasil penelusuran tersebut kepada publik melalui media.
“Dan nanti akan saya bagikan kepada media. Inilah wajah anggota-anggota DPRD provinsi kita yang dipilih oleh rakyat Samarinda, tapi bantuan keuangannya dilarikan di luar Samarinda,” katanya.
AH sapaan akarabnya juga mempersilakan pihak yang merasa keberatan untuk memberikan tanggapan atas pernyataannya.
Andi Harun Minta DPRD Perjuangkan Kepentingan Samarinda
Andi Harun menegaskan Ia akan terus menyuarakan kepentingan Samarinda ketika persoalan tersebut menyangkut alokasi anggaran daerah.
Menurutnya, Bankeu dan Dana Bagi Hasil (DBH) menyangkut kepentingan masyarakat sehingga pemerintah kota perlu memperjuangkannya.
“Ketika menyangkut Bankeu, DBH, saya harus bersuara. Kalau saya enggak bersuara, siapa yang mewakili Samarinda yang bersuara?” ujarnya.
Andi Harun juga mengingatkan anggota DPRD Kaltim dari Dapil Samarinda agar tetap menjalankan mandat masyarakat yang memilih mereka.
Ia meminta para wakil rakyat tidak melupakan kepentingan masyarakat Samarinda ketika memperjuangkan alokasi anggaran.
“Sekali lagi teman-teman DPRD Kaltim yang berasal dari Samarinda, jangan pernah sekali-kali mengkhianati kepercayaan rakyat Samarinda,” pungkasnya.
Polemik Bankeu tersebut kini mempertemukan dua pandangan. Hasanuddin menekankan tanggung jawab anggota DPRD Kaltim terhadap seluruh wilayah provinsi. Sementara itu, Castro mengingatkan bahwa tanggung jawab tersebut tetap berjalan bersama mandat konstituen dari masing-masing dapil.
(Tim Redaksi)
