Resmikan Pangan Murah, Andi Harun Ingin Pembangunan dan Ketahanan Bersinergi

DIKSI.CO, SAMARINDA – Gelar Pangan Murah (GPM) resmi dibuka pada, Senin (5/4/2021).

Kegiatan ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Samarinda, Andi Harun didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda.

Andi Harun menginginkan dimensi jangka panjang antara pembangunan dan ketahanan pangan.

“Saya sudah memberi arahan agar dimensi pembangunan kita dan ketahanan pangan berdimensi jangka panjang,” ujarnya kepada awak media usai peresmian GPM di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kota Samarinda.

Potensi pengembangan bisnis di lirik Wali Kota yang akrab disapa AH itu. Produk-produk lokal Samarinda sebut AH berpotensi menembus pasar modern.

“Kita ingin agar produk kita semakin bervariasi bertambah dengan produk sendiri. Dan kita punya potensi yang cukup untuk membangun produk-produk kita masuk ke pasar-pasar modern,” tuturnya.

Melalui UMKM produk-produk lokal dapat dipasarkan. Seiring perkembangan zaman kekuatan keuangan digital dikatakan AH dapat menjadi penopang kemajuan industri UMKM. Sebab itu, langkah komunikasi kepada pihak Bank Indonesia digencarkan Pemkot Samarinda.

“Karena ini perkembangan peradaban yang tidak bisa kita hindari. Saya sudah bicara cukup dalam dengan BI agar BI bisa membantu pemerintah kota terutama di sektor digitalisasi keuangan,” bebernya.

Tak sampai disitu, mantan Legislator Karang Paci ini juga meminta BI membantu UMKM Samarinda masuk dalam persaingan pasar modern.

“Salah satu perkembangan UMKM itu selain modal adalah pasar. Pasar sangat menentukan perkembangan UMKM kita,” pungkasnya. (advertorial)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button