Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

Siapa Ruslan Buton, Pria yang Minta Jokowi Mundur, Pernah Dipenjara?

DIKSI.CO – Siapa Ruslan Buton, Pria yang Minta Jokowi Mundur, Pernah Dipenjara? 

Profil Ruslan Buton

Siapa sebenarnya Ruslan Buton?

Ruslan Buton adalah mantan Prajurit TNI Angkatan Darat TNI (AD).

Pangkat terakhirnya di kesatuan itu adalah Kapten Infanteri.

Pangkat itu diperoleh saat ia menjabat Pama Yonif RK 732/Banau.

Namun petaka menghampirinya saat dia menjabat Komandan Kompi sekaligus Komandan Pos Satgas SSK III Yonif RK 732/Banau pada 2017 lalu.

Dia terbukti sebagai salah satu dari 10 pelaku yang diduga membunuh La Gode.

La Gode adalah seorang petani cengkeh pencuri singkong parut 5 kilogram seharga Rp20 ribu.

Karena perbuatannya, ia ditahan di Pos Satuan Tugas Daerah Rawan.

Saat itulah Ruslan dan kawan-kawan diduga melakukan penganiayaan hingga La gode tewas.

Pada 2018 dia dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 10 bulan.

Pada akhir 2019, Ruslan Buton bebas.

Pria kelahiran 4 Juli 1975 ini kemudian membuat heboh dengan surat terbukanya yang meminta Jokowi mundur

Dalam surat terbukanya dia juga menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya revolusi rakyat jika Presiden Jokowi tidak mundur dari jabatannya.

Artikel ini telah tayang di Tribunpalu.com dengan judul Profil Sosok Ruslan Buton, Mantan Anggota TNI yang Minta Jokowi Mundur dalam Surat Terbukanya, https://palu.tribunnews.com/2020/05/29/profil-sosok-ruslan-buton-mantan-anggota-tni-yang-minta-jokowi-mundur-dalam-surat-terbukanya?page=all.

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button