DPRD Kaltim Dorong Peran Ahli Gizi Atasi Kasus Stunting
DIKSI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) menyoroti masih tingginya angka stunting di provinsi berjuluk Benua Etam ini.
Sorotan ini datang dari Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis.
Ananda menegaskan bahwa intervensi ahli gizi di lapangan masih harus diperkuat. Menurut dia, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga kualitas pelayanan kesehatan dan kondisi lingkungan tempat anak tumbuh.
“Penanganan stunting itu sangat membutuhkan ahli gizi. Karena stunting bukan hanya soal makanan, tapi banyak faktor lain mulai dari remaja putri, ibu hamil, sampai sanitasi. Sanitasi MCK (Mandi, Cuci dan Kakus) yang buruk itu ada hubungannya dengan stunting,” kata Ananda.
Ia menilai posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar harus diisi tenaga kesehatan yang kompeten dan melakukan supervisi berkala terhadap tumbuh kembang anak. Evaluasi dilakukan terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, periode paling krusial yang menentukan struktur otak dan pertumbuhan fisik anak.
Menurut Ananda, remaja putri harus mendapat perhatian khusus. Banyak yang mengalami anemia, dan jika kondisi ini tidak ditangani sejak dini, risiko akan berlanjut ketika mereka menjadi ibu.
“Kalau dari hulunya sudah bermasalah, risiko stunting akan terus berlanjut saat mereka menjadi ibu,” pungkasnya.
Stunting di Kaltim Masih Tinggi
Prevalensi Stunting di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih berada di angka 22,2 persen pada tahun 2024, menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi.
Angka ini masih di atas rata-rata yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Hal ini disampaikan oleh Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, dalam Dialog Publika dengan tema “Penguatan Intervensi Penanganan Stunting di Kaltim” yang diselenggarakan di Studio 2 TVRI Kaltim, Senin (24/11/2025).
“Kaltim 22,2 persen di tahun 2024, artinya perlu penanganan serius sehingga setidaknya prevalensi stunting di tahun depan bisa turun signifikan dalam setahun,” tegas Seno Aji.
Wagub Seno Aji menyatakan keyakinannya bahwa dengan intervensi yang terpadu dari Pemprov dan Pemerintah Kabupaten/Kota, angka stunting dapat diturunkan.
Fokus intervensi dilakukan pada seribu hari pertama kehidupan, khususnya bagi ibu hamil dan anak usia 0 hingga 11 bulan yang merupakan kategori rawan.
Langkah-langkah intervensi utama yang dilakukan Pemprov Kaltim meliputi, pemeriksaan dan deteksi dini ibu hamil untuk mendeteksi kemungkinan penyebab stunting, terutama bagi mereka yang teridentifikasi kategori Kekurangan Energi Kronis (KEK).
Pemberian makanan tambahan, vitamin dan bantuan lain dari Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan dan DP3A kepada ibu hamil dan menyusui.
Memberikan pengetahuan tentang pola stunting serta menduplikasi edukasi yang berhasil dilakukan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kota Bontang. Serta melakukan rapat koordinasi (rakor) berkala dengan seluruh kabupaten/kota untuk memantau progres, mengukur penurunan setiap bulan, dan mengevaluasi kinerja Posyandu.
Meskipun Kaltim mengalami pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH), Gubernur memastikan penanganan stunting telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan alokasi anggaran APBD untuk penanganan kasus yang terus bertambah.
Stunting Mengalami Penurunan Kasus
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Jaya Mualimin, mengungkapkan penurunan signifikan telah terlihat dalam setahun terakhir. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan kemajuan luar biasa berkat intervensi terarah dan kolaborasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
“Sekarang penurunan kita sudah 14,2 persen. Tahun lalu masih di angka 20,23 persen. Jadi penurunannya luar biasa. Faktor-faktornya adalah komitmen daerah yang kuat, kolaborasi OPD, serta dukungan pentaholik yang sangat bagus,” ujarnya beberap waktu lalu.
Ia mencontohkan beberapa inovasi yang berjalan efektif, seperti program “anak asuh stunting” yang dilakukan kepala daerah hingga pejabat publik.
Menurut dia, keberhasilan sejumlah daerah nantinya dijadikan best practice untuk kabupaten/kota lain. Jaya menargetkan survei 2026 dapat menunjukkan penurunan yang melampaui standar nasional.
“Target nasional tahun 2025 berada di 18,8 persen. Kita di Kaltim harus bisa lebih baik pada 2026. Target 2029 kita di kisaran 14,8 persen,” ucapnya.
(ADV)
