Kerja Sama dengan Petani, Bumdes Sumber Purnama di Desa Loh Sumber Berhasil Buat Beras Kemasan Merek Cap Tugu

DIKSI.CO, KUKAR – Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sumber Purnama berhasil membuat beras kemasan dengan merek dagang Cap Tugu.

Beras kemasan produk Desa Loh Sumber, Kutai Kartanegara (Kukar) ini mampu bersaing dengan merek terkenal lainnya di pasaran.

“Langkah kita ini untuk mengurangi impor beras dari Pulau Jawa dan Sulawesi,” ujar Kepala Desa Loh Sumber, Sukirno.

Dijelaskannya, pembuatan beras kemasan itu tak lepas dari kerja sama Bumdes Sumber Purnama dengan kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan), dimana Bumdes Sumber Purnama melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada petani.

Pemberdayaan yang dimaksud seperti Bumdes Sumber Purnama memberikan bantuan pembiayaan hingga penyediaan pupuk kepada kelompok tani.

Selain itu, petani yang mengalami gagal panen juga akan mendapat jaminan dari Bumdes.

Untuk menjalankan program tersebut, ucapnya, Bumdes telah menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan.

“Kami sudah kerja sama dengan poktan, mulai pengelolaan hingga pascapanen kami biayai semua, nanti dari hasil pertanian itu petani wajib menjual gabah kepada bumdes,” ucap Sukirno.

Ia mengungkapkan, pembinaan dan pemberdayaan tak hanya di Desa Loh Sumber.

Bumdes juga membina gapoktan di Desa Sungai Payang, Bendang Raya, Lapak Lambur, Kelurahan Bukit Biru Kecamatan Tenggarong, hingga Desa Sidomulyo Kecamatan Anggana.

Adapun peralatan yang dimiliki Bumdes, menurutnya, sudah cukup lengkap, meliputi alat tanam, panen, pengering padi dengan kapasitas 10 ton dan rice milling unit (RMU) atau mesin penggilingan padi dengan kapasitas 1 ton per jam. (Adv)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button