Gubernur Teken Edaran ASN Eselon II, III, dan IV Pemprov Kaltim Bayar Zakat Fitrah dan Mal ke Baznas Kaltim

DIKSI.CO, SAMARINDA – Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim meresmikan kegiatan Nusantara Cinta Zakat, oleh Baznas Kaltim.

Kegiatan itu untuk pengumpulan zakat khususnya zakat fitrah di bulan Ramadan dan zakat mal.

Hadi menyebut, dirinya telah berkoordinasi dengan Gubernur Kaltim menerbitkan edaran kepada pejabat eselon II, eselon III dan IV di lingkungan Pemprov Kaltim menyalurkan zakat profesinya setiap bulan ke Baznas.

"Sesuai edaran dari Baznas RI, masuk kategori wajib zakat profesi adalah mereka yang penghasilan brutonya di atas Rp6,64 juta, dan itu hanya 2,5 persen, tidak terlalu besar," kata Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kaltim, Senin (18/4/2022).

Edaran pembayaran zakat profesi ini sudah diserahkan ke masing-masing OPD.

"Kalau tidak dibiasakan, tidak ada panitia yang memungut kita jadi lalai dalam kewajiban membayar zakat mal, yang dipecah dalam bulanan jadi zakat penghasilan," paparnya.

Hadi juga berharap pembayaran zakat penghasilan dilakukan pemotongan langsung saat pejabat eselon menerima gaji.

"Penggajian harapan kita langsung dipotong 2,5 persen," tegasnya.

Sementara itu, Ahmad Nabhan, Ketua Baznas Kaltim menyampaikan dalam agenda Nusantara Cinta Zakat ini mengundang seluruh OPD, perusahaan, perbankan, dan perguruan tinggi.

"Harapan kami bisa memaksimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah," ungkapnya.

"Baznas RI menargetkan kepada Baznas se Kaltim agar menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah, sebesar Rp102 miliar," sambungnya.

Baznas Kaltim diketahui menargetkan mampu menghimpun Rp22 miliar dari pembayaran zakat.

"Mudah-mudahan target dari Baznas RI itu bisa kita capai," pungkasnya. (tim redaksi Diksi)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik

Tinggalkan Balasan

Back to top button