Potensi Parkir Samarinda Belum Tergarap Maksimal, DPRD Dorong Penataan untuk Tingkatkan PAD
Wakil Ketua II DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan capaian PAD yang saat ini berada di kisaran Rp1,2 triliun patut diapresiasi. Meski begitu, pemerintah kota masih memiliki peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah melalui pengelolaan sektor-sektor potensial yang lebih maksimal.
“PAD Samarinda memang terus meningkat. Namun saya melihat masih ada sejumlah sektor yang bisa digarap lebih serius agar kontribusinya terhadap pendapatan daerah semakin besar,” ujarnya, Minggu (21/6/2026).
Parkir Jadi Sumber Pendapatan yang Menjanjikan
Vananzda menilai sektor parkir memiliki peluang besar untuk mendongkrak PAD. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Samarinda yang terus meningkat menjadi indikator kuat bahwa potensi penerimaan dari sektor tersebut masih sangat terbuka.
Menurutnya, aktivitas parkir tersebar hampir di seluruh kawasan perdagangan, pusat perbelanjaan, hingga area layanan publik. Jika pemerintah mampu menata sistem pengelolaannya dengan baik, maka pendapatan yang masuk ke kas daerah dapat meningkat secara signifikan.
“Jumlah kendaraan terus bertambah dari tahun ke tahun. Dengan kondisi seperti itu, potensi pendapatan dari parkir sebenarnya sangat besar dan perlu dikelola lebih optimal,” katanya.
Pengelolaan Parkir Perlu Dievaluasi
Ia menilai sistem pengelolaan parkir yang berjalan saat ini masih memerlukan pembenahan. Sejumlah titik parkir dinilai belum memiliki tata kelola yang efektif sehingga potensi penerimaan daerah belum sepenuhnya tercatat.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem parkir, mulai dari mekanisme pemungutan hingga pengawasan di lapangan.
“Masih ada beberapa lokasi yang pengelolaannya belum tertata dengan baik. Kondisi ini perlu dievaluasi agar potensi pendapatan tidak terbuang begitu saja,” ujarnya.
Buka Peluang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
Vananzda juga menilai kerja sama dengan pihak ketiga bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir. Namun, ia menegaskan seluruh proses harus berjalan transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pilihan pengelolaan bisa beragam, baik dilakukan pemerintah secara langsung maupun melalui kerja sama dengan pihak lain. Yang terpenting sistemnya jelas, transparan, dan mampu meningkatkan pendapatan daerah,” tegasnya.
Selain sektor parkir, ia mendorong pemerintah kota untuk terus mencari sumber PAD baru yang inovatif. Menurutnya, peningkatan pendapatan daerah harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat.
“Kita perlu menggali potensi lain yang masih bisa dikembangkan. Tujuannya agar PAD meningkat tanpa harus memberatkan warga,” pungkasnya.
(Adv)
