DPRD Samarinda Dorong Pemkot Maksimalkan Dana CSR untuk Biayai Pembangunan Kota
DIKSI.CO – DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota memperluas sumber pembiayaan pembangunan. DPRD mendorong pemerintah menggandeng sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Langkah itu dapat mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan banyak perusahaan besar memperoleh keuntungan dari aktivitas ekonomi di Samarinda. Karena itu, perusahaan juga perlu mengambil peran lebih besar dalam mendukung pembangunan kota.
DPRD Pertanyakan Komitmen CSR Perusahaan di Samarinda
Iswandi mengaku sempat mempertanyakan kontribusi perusahaan saat DPRD menggelar pertemuan dengan sektor perbankan. Ia ingin mengetahui bentuk dukungan dunia usaha terhadap pembangunan di Samarinda.
“Saya bertanya kepada pihak perbankan mengenai program CSR mereka untuk Samarinda. Namun, saya belum melihat kontribusi yang nyata. Kondisi ini harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya di Kantor PDIP Kaltim, Rabu (24/6/2026).
Menurut Iswandi, pemerintah tidak perlu membiayai seluruh proyek menggunakan APBD. Pemerintah dapat mengajak perusahaan mendukung program pembangunan melalui dana CSR.
“Kalau pemerintah membangun kerja sama yang baik dengan perusahaan, banyak program bisa berjalan tanpa menguras APBD. Cara seperti ini juga dapat mengurangi polemik di masyarakat,” katanya.
DPRD Minta Pemkot Perkuat Kemitraan dengan Dunia Usaha
Iswandi meminta Pemerintah Kota lebih aktif membangun komunikasi dengan pelaku usaha. Menurutnya, kolaborasi yang kuat akan membuka lebih banyak peluang pendanaan pembangunan.
Ia juga mengajak pemerintah belajar dari sejumlah daerah yang berhasil mempercepat pembangunan melalui kerja sama dengan sektor swasta. Daerah-daerah tersebut tidak hanya mengandalkan kemampuan fiskal pemerintah.
“Kita bisa mencontoh daerah yang berhasil membangun banyak terobosan karena mampu mengajak dunia usaha berkolaborasi. Samarinda juga memiliki peluang yang sama,” ujarnya.
Iswandi mengingatkan pemerintah harus membagi APBD untuk berbagai kebutuhan, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu mencari sumber pendanaan lain.
Ia juga meminta pemerintah menyusun aturan yang jelas agar perusahaan dapat menyalurkan program CSR sesuai kebutuhan pembangunan kota.
“Pemerintah harus mengajak dunia usaha berperan aktif. Yang paling penting bukan besarnya anggaran CSR, melainkan manfaat yang masyarakat terima,” tegasnya.
(Adv)
