DPRD Samarinda Minta Jalur Domisili dan Prestasi SPMB Diawasi Ketat, Jangan Timbulkan Masalah Baru
DIKSI.CO – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Samarinda masih menjadi perhatian DPRD. Setelah muncul sorotan pada jalur afirmasi, kini pemerintah diminta memastikan proses seleksi melalui jalur prestasi dan domisili berjalan transparan serta sesuai ketentuan agar tidak memunculkan persoalan baru.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, mengatakan proses penerimaan siswa baru belum selesai sehingga pemerintah masih memiliki kesempatan memperbaiki berbagai kekurangan yang ditemukan selama pelaksanaan SPMB.
DPRD Samarinda Minta Jalur Domisili Berjalan Transparan
Menurut Ronal, tahapan berikutnya harus mendapat pengawasan lebih ketat agar seluruh calon peserta didik memperoleh hak yang sama tanpa diwarnai polemik akibat perbedaan penerapan aturan.
“Jalur domisili nanti harus benar-benar mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Jangan sampai muncul persoalan baru yang sebenarnya bisa dicegah sejak awal,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jumat (26/6/2026).
Ia menilai keterbukaan informasi selama proses seleksi menjadi kunci agar masyarakat memahami mekanisme penerimaan siswa baru dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Penilaian Jalur Prestasi SPMB Harus Diseragamkan
Selain jalur domisili, Ronal juga meminta Dinas Pendidikan Kota Samarinda segera menyamakan persepsi seluruh sekolah terkait mekanisme penilaian pada jalur prestasi akademik. Ia mengaku menerima informasi adanya perbedaan pemahaman mengenai dasar penilaian yang digunakan.
“Ada informasi soal penilaian prestasi akademik, apakah menggunakan nilai TKA atau akumulasi nilai kelas lima dan kelas enam. Hal seperti ini harus dipastikan sama pemahamannya supaya tidak menimbulkan kegaduhan,” katanya.
Menurutnya, Dinas Pendidikan harus memberikan petunjuk teknis yang jelas sehingga seluruh sekolah menerapkan aturan yang sama selama proses seleksi berlangsung.
DPRD Dorong Evaluasi Menyeluruh Pelaksanaan SPMB
Ronal menegaskan evaluasi pelaksanaan SPMB tidak boleh berhenti hanya pada satu jalur penerimaan. Pemerintah perlu memastikan seluruh mekanisme seleksi berjalan adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan tidak cukup hanya dengan menerbitkan regulasi. Pemerintah juga harus mengawal implementasinya agar tidak menimbulkan persoalan baru yang merugikan calon peserta didik.
“Kalau semua mekanisme itu dijalankan sesuai aturan, saya yakin masyarakat bisa menerima hasilnya. Yang paling penting jangan sampai setiap tahapan justru memunculkan masalah baru,” tegasnya.
Penambahan Daya Tampung Sekolah Jadi Solusi Jangka Panjang
Di sisi lain, Ronal kembali mengingatkan pentingnya penambahan kapasitas sekolah negeri sebagai solusi jangka panjang. Selama daya tampung sekolah masih terbatas, persaingan masuk sekolah negeri diperkirakan akan terus terjadi setiap tahun.
Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Samarinda yang mulai menambah ruang belajar dan rombongan belajar (rombel). Namun, upaya tersebut perlu terus dilanjutkan agar semakin banyak anak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan di sekolah negeri.
“Target akhirnya adalah seluruh anak mendapatkan kesempatan sekolah dengan baik. Itu yang harus terus diperjuangkan pemerintah,” pungkasnya.
(adv)
