Saefuddin Tegaskan Penetapan Lokus Stunting di Samarinda Harus Berbasis Data Valid
DIKSI.CO –Pemerintah Kota Samarinda terus memperkuat upaya percepatan penurunan stunting. Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, meminta seluruh perangkat daerah menetapkan lokus stunting berdasarkan data yang valid. Ia menilai langkah itu menjadi kunci agar setiap program benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Saefuddin menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, stunting tidak hanya memengaruhi pertumbuhan fisik anak. Kondisi itu juga dapat menghambat perkembangan otak, menurunkan kemampuan belajar, mengurangi produktivitas saat dewasa, serta meningkatkan risiko penyakit tidak menular.
“Stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan usianya. Lebih dari itu, stunting merupakan persoalan pembangunan manusia,” kata Saefuddin.
Ia menegaskan pembangunan sumber daya manusia harus menjadi investasi utama. Samarinda membutuhkan generasi yang sehat agar mampu bersaing dan mendukung pertumbuhan daerah.
Karena itu, Pemerintah Kota Samarinda menjadikan percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan. Pemkot juga memperkuat koordinasi melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).
Lokus Stunting Harus Sesuai Kondisi Lapangan
Saefuddin meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak menetapkan lokus stunting hanya untuk memenuhi dokumen perencanaan. Ia ingin setiap keputusan mengacu pada kondisi nyata di lapangan.
Menurutnya, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai indikator sebelum menetapkan wilayah prioritas. Indikator tersebut meliputi kesehatan ibu dan anak, sanitasi, akses air bersih, tingkat kemiskinan, pendidikan keluarga, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Penetapan lokus harus benar-benar didasarkan pada data yang valid, kondisi riil di lapangan, serta mempertimbangkan berbagai indikator yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, kondisi sanitasi, akses air bersih, tingkat kemiskinan, pendidikan keluarga, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, setiap intervensi yang kita lakukan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Saefuddin juga memaparkan perkembangan Data Keluarga Risiko Stunting (KRS). Berdasarkan hasil pemetaan 2024 dan Pemutakhiran Pendataan Keluarga 2025, jumlah keluarga risiko stunting turun dari 21.540 keluarga menjadi 20.659 keluarga.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan program pemerintah mulai memberikan hasil. Namun, ia meminta seluruh pihak tidak cepat berpuas diri.
“Masih terdapat lebih dari dua puluh ribu keluarga yang memerlukan perhatian dan pendampingan secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menambahkan seluruh kecamatan berhasil menurunkan jumlah keluarga risiko stunting. Meski begitu, Kecamatan Sungai Kunjang dan Kecamatan Samarinda Utara masih memerlukan perhatian lebih karena jumlah keluarga berisiko stunting masih cukup tinggi.
Kolaborasi Jadi Kunci Percepatan Penurunan Stunting
Saefuddin mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi. Ia mengapresiasi tenaga kesehatan, kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, serta masyarakat yang terus mendukung program tersebut.
Ia berharap rapat koordinasi menghasilkan langkah yang konkret. Seluruh peserta juga diminta menyusun program yang terukur dan berbasis data.
“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah strategis yang terukur, berbasis data, serta dapat segera diimplementasikan di lapangan. Mari kita perkuat koordinasi, sinergi, dan komitmen bersama agar setiap kebijakan yang kita ambil benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ucapnya.
Setelah pembukaan, peserta mengikuti pemaparan materi dari sejumlah perangkat daerah dan mitra.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Samarinda, drg. Deasy Evriyani, menjelaskan Surat Keputusan TPPS sekaligus penetapan lokus stunting.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr. Rudi Agus Riyanto, memaparkan kondisi stunting terkini berdasarkan hasil pemantauan lapangan.
Sementara itu, TP Posyandu Kota Samarinda, Ns. Masdar, menjelaskan data D/S Posyandu serta mekanisme penginputan aksi Bangda untuk memperkuat pelaporan dan evaluasi program.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Samarinda ingin menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Langkah itu diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting secara lebih efektif.
(Redaksi)
