DPRD Samarinda Pastikan Temuan BPK Videotron Dituntaskan, PAD Tetap On Track
DIKSI.CO – Komisi II DPRD Kota Samarinda memastikan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan senilai sekitar Rp770 juta terkait proyek videotron menjadi salah satu fokus evaluasi terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda. Selain mengawal penyelesaian rekomendasi BPK, DPRD juga menilai realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Triwulan II Tahun Anggaran 2026 masih berada di jalur yang sesuai target.
DPRD Minta Penyelesaian Temuan BPK Sesuai Tenggat Waktu
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan rapat dengar pendapat digelar untuk mengevaluasi capaian pendapatan daerah sekaligus menyusun arah kebijakan anggaran tahun depan.
“Kami memonitor realisasi kinerja semester pertama atau Triwulan II, sejauh mana pencapaian antara target dan realisasinya. Selain itu kami juga meminta RKA Tahun 2027 sebagai bahan evaluasi dan perencanaan,” ujar Iswandi, Senin (29/6/2026).
Dalam pembahasan tersebut, DPRD memberikan perhatian khusus terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengenai proyek videotron yang melibatkan Bapenda bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan nilai sekitar Rp770 juta.
Menurut Iswandi, DPRD ingin memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan sebelum batas waktu 60 hari yang telah ditetapkan.
“Kami ingin memastikan bagaimana tindak lanjutnya karena masih diberikan waktu 60 hari untuk penyelesaiannya,” katanya.
Realisasi PAD Samarinda Dinilai Masih On Track
Selain membahas temuan BPK, Komisi II juga mengevaluasi realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda hingga pertengahan tahun 2026.
DPRD mencatat masih ada beberapa target pendapatan yang belum maksimal. Di sisi lain, legislatif juga menilai belanja Bapenda masih cukup besar terserap untuk kebutuhan operasional dan administrasi sehingga program yang berdampak langsung terhadap peningkatan PAD perlu terus diperkuat.
Evaluasi dilakukan dengan mencocokkan data Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 dengan LHP BPK agar seluruh capaian maupun rekomendasi dapat dinilai secara objektif.
Meski demikian, Iswandi menegaskan capaian PAD secara keseluruhan masih sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari target sekitar Rp1,2 triliun pada 2026, realisasi hingga akhir Triwulan II telah mendekati 50 persen.
“Secara keseluruhan masih on the track. Memang ada beberapa pos yang realisasinya sudah tinggi dan ada yang masih rendah, tetapi secara umum masih sesuai target,” jelasnya.
Komisi II Akan Evaluasi Kontribusi Seluruh Penyumbang PAD
Komisi II DPRD Samarinda juga akan melanjutkan evaluasi terhadap seluruh organisasi dan perusahaan daerah yang berkontribusi terhadap PAD.
Setelah memastikan dividen PT BPR Bank Samarinda telah disetorkan ke kas daerah, DPRD berencana memanggil Perumda Varian Niaga untuk mengevaluasi kontribusi perusahaan tersebut terhadap pendapatan daerah.
Melalui evaluasi tersebut, DPRD berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat memperkuat pengelolaan pendapatan daerah, menuntaskan seluruh rekomendasi BPK, sekaligus mengoptimalkan potensi PAD guna mendukung pembiayaan pembangunan di Kota Samarinda.
(Adv)
