Ketua KPK: Urus Tahanan Korupsi Mahal, Negara Tanggung Makan hingga Seragam
DIKSI.CO – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setyo Budiyanto menegaskan biaya penanganan narapidana korupsi sangat besar karena seluruh kebutuhan tahanan masih ditanggung negara, mulai dari makanan hingga pakaian selama menjalani masa tahanan.
Pernyataan itu disampaikan Setyo saat peluncuran buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (11/5/2026).
“Penindakan pasti akan lebih mahal. Dari awal sampai akhir, sudah di dalam pun masih diurusi negara, makannya, bajunya, seragamnya dan lain-lain,” kata Setyo.
KPK Pilih Perkuat Pencegahan Korupsi
Setyo mengatakan KPK kini terus mendorong penguatan pendidikan antikorupsi sebagai langkah pencegahan dibanding hanya fokus pada penindakan kasus korupsi.
Menurutnya, pencegahan jauh lebih efektif dan efisien ketimbang harus mengeluarkan biaya besar dalam proses penyidikan hingga pemasyarakatan pelaku korupsi.
Karena itu, KPK menggandeng Kemendagri dan Kemendikdasmen untuk menyusun buku panduan pendidikan antikorupsi bagi siswa sekolah.
“Lebih bagus kita melakukan proses pencegahan,” ujarnya.
Pendidikan Antikorupsi Ditargetkan Bentuk Integritas Anak
Setyo berharap buku tersebut menjadi pedoman bagi anak-anak untuk mengenali perilaku koruptif sejak dini.
Ia menilai pendidikan antikorupsi perlu ditanamkan sejak usia sekolah agar generasi muda memiliki integritas kuat dan tidak terjebak praktik korupsi saat dewasa.
“Kita bisa meninggalkan sebuah panduan atau pedoman untuk anti korupsi yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita, anak-anak cucu kita,” jelasnya.
KPK Sebut Masa Depan Tanpa Korupsi Dimulai dari Ruang Kelas
Dalam kesempatan itu, Setyo juga menegaskan pemberantasan korupsi tidak cukup dimulai dari proses hukum semata.
Menurut dia, masa depan Indonesia yang bebas korupsi harus dibangun dari pendidikan dan pembentukan karakter sejak di ruang kelas.
“Harapan untuk masa depan tanpa korupsi tidak dimulai dari ruang pemeriksaan, tidak dimulai dari ruang penyidikan, apalagi ruang persidangan. Tapi mari kita sama-sama sepakati bahwa masa depan tanpa korupsi kita mulai dari ruang kelas,” tegasnya.
(Redaksi)
