Fraksi PKB DPRD Kaltim Soroti Pemangkasan DBH–TKD dan Dorong Percepatan Realisasi APBD
DIKSI.CO, SAMARINDA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti kondisi fiskal daerah yang tertekan akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer ke Daerah (TKD).
Anggota F-PKB, Abdurrahman KA, menyampaikan bahwa pemangkasan tersebut menjadi perhatian utama karena langsung berdampak pada kemampuan daerah memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.
Menurutnya, penurunan dua komponen penting itu berpotensi menahan laju pembangunan, terlebih Kaltim kini memegang peran strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pemangkasan ini membuat kita harus menjelaskan kepada masyarakat terkait bagaimana rasional kita menargetkan PAD mencapai Rp 10,75 triliun,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini menuntut pemerintah daerah menghadirkan inovasi agar target tetap realistis tanpa membebani publik secara berlebihan.
Target PAD Membutuhkan Inovasi
Abdurrahman menilai bahwa pemangkasan DBH dan TKD memaksa pemerintah daerah menyusun strategi baru dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia menekankan pentingnya transparansi karena rencana peningkatan PAD berpotensi menyasar pada kenaikan retribusi dan pajak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Tentu inovasi yang akan diterapkan seperti apa, terutama jika rencana tersebut menyasar peningkatan retribusi dan pajak publik, harus dijelaskan sejak awal,” tegasnya.
Dengan target Rp 10,75 triliun, ia berharap pemerintah mampu menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan kemampuan masyarakat.
Belanja Operasional Masih Mendominasi
Dalam pembahasan anggaran, F-PKB menilai bahwa komposisi belanja daerah belum ideal.
Belanja operasional masih mendominasi, sementara porsi belanja modal — termasuk pembangunan infrastruktur — relatif kecil.
Alokasi pembangunan fisik yang hanya sekitar Rp 1,6 triliun dinilai belum cukup untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.
“Efektivitas anggaran masih belum mumpuni, karena belanja operasional justru mendominasi dibanding belanja modal,” ungkap Abdurrahman.
Menurutnya, kondisi ini dapat menghambat upaya memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang.
Dorongan untuk Mempercepat Realisasi APBD
Dalam kesempatan itu, Abdurrahman mengajak seluruh perangkat daerah untuk mempercepat realisasi APBD.
Ia menilai percepatan belanja dapat menjadi kunci dalam menjaga perputaran ekonomi di tengah tantangan fiskal.
“Perlunya realisasi APBD secara masif dan cepat. Tujuannya tentu untuk memutar roda ekonomi lebih cepat dan kuat,” tuturnya.
Ia berharap langkah tersebut mampu menjaga stabilitas ekonomi daerah serta mendukung kesiapan Kaltim sebagai daerah penyangga IKN. (Adv)
