DPRD Kaltim Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru
DIKSI.CO – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Upacara Peringatan Hari Guru Nasional di halaman Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, pada Selasa pagi. Upacara berlangsung khidmat dengan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, bertindak sebagai pembina upacara.
Momentum ini menjadi ajang refleksi atas peran penting guru dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekaligus mengingatkan pemerintah akan tanggung jawab besar terhadap peningkatan kapasitas dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyampaikan pandangan kritis terkait kondisi guru di daerah.
Ia menekankan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menuntut guru untuk terus meningkatkan kapasitas tanpa memberikan dukungan nyata.
Menurutnya, guru adalah ujung tombak pendidikan yang harus diperlengkapi dengan fasilitas, insentif, dan program pengembangan kompetensi agar mampu menghadapi tantangan zaman.
“Tidak bijak kalau kita hanya menuntut guru menjadi hebat, tapi persyaratan menuju karakter yang hebat itu tidak kita lakukan,” ujarnya
Tantangan Guru di Era Teknologi
Ia menambahkan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu cepat menuntut guru untuk terus memperbaharui kompetensi. Namun hal itu sulit tercapai tanpa dukungan nyata dari pemerintah daerah maupun pusat.
Darlis menyoroti bahwa banyak guru, khususnya guru non-ASN atau honorer, masih menghadapi keterbatasan dalam hal kesejahteraan.
Insentif yang diterima sering kali tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab yang mereka pikul. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menurunkan motivasi dan kualitas pengajaran. Oleh karena itu, ia mendesak agar Pemprov Kaltim lebih serius memperhatikan kesejahteraan guru, terutama mereka yang bertugas di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
“Jangan kita biarkan guru itu terus stagnan dengan apa yang dia miliki dari beberapa tahun-tahun lalu. Kita juga harus mengantarkan guru-guru kita memiliki pengetahuan yang berkembang,” tegasnya.
Ia menilai, stagnasi kompetensi guru akan berdampak langsung pada kualitas peserta didik. Padahal, di era globalisasi saat ini, anak-anak Kaltim dituntut untuk memiliki daya saing tinggi, karakter yang kuat, serta perilaku yang baik.
Sebagai solusi, Darlis mengusulkan sejumlah langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah. Di antaranya adalah pengadaan pelatihan pendidikan profesi guru, program bimbingan konseling guru. Serta pemberian pembelajaran mendalam yang berorientasi pada penguatan kapasitas. Selain itu, peningkatan kompetensi dalam bidang kepemimpinan sekolah juga dianggap penting agar guru tidak hanya berperan sebagai pengajar. Tetapi juga sebagai pemimpin yang mampu menginspirasi dan membentuk karakter peserta didik.
Komitmen DPRD Kaltim
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjut Darlis, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah dalam hal peningkatan kapasitas guru. Ia menegaskan bahwa DPRD akan mengawasi agar program-program yang dirancang tidak hanya berhenti di atas kertas. Tetapi benar-benar terlaksana di lapangan.
“Pemberian fasilitas dan daya dukung ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi guru lebih baik ke depan, untuk membentuk karakter peserta didik yang cerdas dan berdaya saing, serta berperilaku baik,” ujarnya.
Upacara Hari Guru Nasional di Kaltim tahun ini menjadi simbol penghargaan terhadap jasa guru sekaligus momentum evaluasi kebijakan pendidikan.
Kehadiran Gubernur Rudy Mas’ud sebagai pembina upacara menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perhatian terhadap dunia pendidikan.
Peran Gura sebagau Agen Perubahan
Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa kehadiran guru sebagai agen peradaban semakin diperlukan di tengah kompleksitas permasalahan murid seperti masalah akademik, sosial, moral, spiritual, kesulitan ekonomi, keharmonisan keluarga. Dan kehadiran guru kian diperlukan oleh murid di dalam dan di luar kelas sebagai figur inspiratif, teladan, digugu dan ditiru, mentor, motivator, dan sahabat dalam suka dan duka.
Guru juga dihadapkan pada tantangan sosial, budaya, moral, politik, tuntutan masyarakat yang kian tinggi, dan apresiasi yang rendah. Ada sebagian guru yang mengalami tekanan material, sosial, mental, dan berhadapan dengan aparatur penegak hukum.
“Kondisi itu harus diakhiri. Guru harus tampil lebih percaya diri dan berwibawa di hadapan para murid,” tegas Rudy.
Untuk melindungi para guru, Mendikdasmen telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) untuk penyelesaian damai (restorative justice) bagi guru yang bermasalah dengan murid, orang tua, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas mendidik.
Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan guru, Pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar dua juta rupiah perbulan untuk guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) dan satu kali gaji pokok untuk guru-guru ASN. Bagi guru honorer diberikan insentif sebesar Rp300.000 per bulan dan semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru.
“Mudah-mudahan kemampuan APBD kita selalu siap untuk mensupport semuanya, terutama guru-guru kita, karena mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa, pahlawan sepanjang masa,” ujar beliau.
(*)
