Demi Kelancaran Transportasi dan Keselamatan Navigasi, DPRD Kaltim Dorong Pengerukan Sungai Mahakam

DIKSI.CO – DPRD Kalimantan Timur (Kutim) menyoroti sedimentasi Sungai Mahakam yang kini semakin menumpuk dan mengurangi kapasitas aliran air.

Kondisi ini menimbulkan hambatan bagi aktivitas pelayaran, terutama kapal-kapal besar dan ponton yang menjadi urat nadi distribusi logistik di Kaltim.

Di beberapa titik strategis, termasuk kawasan pelabuhan, kapal bahkan harus menunggu air pasang sebelum dapat merapat dengan aman.

Situasi tersebut mendorong perlunya tindakan cepat dan terpadu melalui pengerukan sedimen secara menyeluruh.

Namun karena kewenangan penuh berada pada Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah harus memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan dan prosedur teknis yang berlaku.

Kepentingan Umum Menjadi Fokus Utama

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi, menegaskan bahwa proyek pengerukan ini sepenuhnya bertujuan melindungi kepentingan publik.

Ia menilai, hadirnya isu-isu miring terkait dugaan kepentingan pihak tertentu hanya mengaburkan urgensi persoalan di lapangan.

“Ini untuk kepentingan umum, khususnya armada laut seperti ponton yang setiap hari lewat. Bahaya kalau nyangkut di tengah sungai,” tegasnya.

Subandi menilai sedimentasi yang tinggi mengganggu jadwal kapal dan menghambat kelancaran logistik daerah.

Daya tampung air berkurang drastis, sementara lalu lintas barang sangat bergantung pada akses perairan yang aman dan lancar.

“Kapal saja harus menunggu pasang dulu untuk merapat. Jadi ini semua penting dan harus kita tangani bersama,” tambahnya.

Sinergi Daerah dan Pusat untuk Solusi Jangka Panjang

Untuk memastikan manfaat maksimal, Subandi mendorong langkah terpadu antara pengerukan Sungai Mahakam dan pengendalian air dari hulu Sungai Karang Mumus.

Ia menilai, dua langkah ini saling melengkapi, terutama dalam upaya menekan risiko banjir dan menjaga kelancaran navigasi.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi erat dengan pemerintah pusat agar pengerjaan lapangan mengikuti standar teknis sekaligus memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.

Komitmen Bersama Menjaga Keselamatan dan Kelancaran Perairan

Melalui pengerukan yang terencana dan terukur, pemerintah berharap jalur pelayaran kembali berfungsi optimal.

Aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih cepat, sementara masyarakat memperoleh manfaat langsung dari meningkatnya keselamatan navigasi.

“Proyek ini mendukung kepentingan umum dan keselamatan operasional perairan, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu,” pungkasnya. (Adv)