DPRD Kaltim Dorong Efisiensi Anggaran Usai Pemotongan TKD, Kegiatan di Hotel Dibatasi
DIKSI.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur menegaskan komitmennya mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kaltim menyusul pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) hingga 73 persen.
Salah satu langkah nyata adalah pembatasan kegiatan seremonial yang menggunakan fasilitas hotel, yang selama ini menjadi bagian dari rutinitas birokrasi.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menekankan bahwa kebijakan ini bukanlah larangan total, melainkan penyesuaian sesuai kondisi fiskal daerah.
Menurutnya, pemerintah tetap harus menjalankan sejumlah kegiatan yang melibatkan tamu dari luar daerah sehingga penggunaan hotel masih diperbolehkan dalam situasi tertentu.
“Mengurangi bukan berarti tidak ada. Ya mengurangi untuk internal, tapi kalau misalnya ada kunjungan dari daerah lain, ya nggak mungkin lah. Pasti ada ya,” ujar Hasanuddin.
Hasanuddin menjelaskan, kebijakan efisiensi telah membentuk kebiasaan baru di lingkungan pemerintahan. Rapat-rapat yang sebelumnya kerap digelar di hotel kini lebih banyak dilakukan di kantor gubernur. DPRD pun mengikuti pola tersebut dengan menyelenggarakan rapat internal maupun koordinasi bersama eksekutif di gedung pemerintahan.
“Maka sekarang rapat-rapat di gubernur itu selalu dilakukan di kantor gubernur, termasuk kita,” jelasnya.
Meski ada pengetatan anggaran, DPRD Kaltim memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan. Hasanuddin menegaskan bahwa kunjungan kerja, baik ke luar daerah maupun dalam kota, tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan. Bahkan kunjungan dalam kota tetap dikategorikan sebagai bagian dari kunjungan daerah, sehingga tidak mengurangi peran DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan.
Hasanuddin berharap masyarakat memahami kebijakan efisiensi ini sebagai langkah adaptif untuk menjaga stabilitas keuangan daerah. Ia menolak anggapan bahwa pembatasan kegiatan seremonial berarti penghentian aktivitas pemerintahan. Sebaliknya, kebijakan ini justru menunjukkan keseriusan pemerintah dan DPRD dalam menyesuaikan diri dengan kondisi fiskal yang menantang.
“Ini bukan berarti kegiatan pemerintahan berhenti. Justru kita beradaptasi agar keuangan daerah tetap stabil,” tegasnya.
Dengan sikap ini, DPRD Kaltim menegaskan perannya sebagai garda penyeimbang dalam kebijakan fiskal daerah. Selain menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan, DPRD juga berkomitmen mendukung langkah efisiensi pemerintah agar pelayanan publik tetap berjalan optimal meski anggaran terbatas.
Pemprov Tegaskan Strategi Efisiensi Jangka Panjang
Sebelumnya Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menegaskan bahwa kebijakan ini bukan sekadar langkah penghematan sementara, melainkan strategi efisiensi jangka panjang yang telah diterapkannya sejak awal masa kepemimpinannya.
Menurut Rudy, Pemprov Kaltim kini hampir tidak lagi melaksanakan kegiatan di luar kantor.
“Seluruh perangkat daerah diminta mengoptimalkan fasilitas internal yang sudah tersedia, sehingga kegiatan dapat berlangsung dengan lebih hemat namun tetap efektif,” ujarnya, pada Senin (27/10/2025).
Kebijakan tersebut juga mendorong pemerataan kegiatan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia memahami keputusan ini berimbas pada menurunnya tingkat hunian hotel di daerah, namun kondisi fiskal daerah mengharuskan efisiensi dilakukan agar program-program prioritas tetap berjalan.
“Bahkan sebelum adanya pemotongan transfer ke daerah, kami sudah mulai mengurangi kegiatan serupa. Dulu hampir setiap pekan ada kegiatan, sekarang dalam tiga bulan pun belum tentu ada satu,” jelasnya.
Sejak resmi menjabat sebagai Gubernur Kaltim pada 20 Februari 2025, Rudy telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memanfaatkan fasilitas milik pemerintah secara maksimal.
Ia juga mengaku jarang menghadiri kegiatan di luar kantor, kecuali jika bersifat undangan resmi dari pihak lain.
“Penyesuaian anggaran secara menyeluruh akan diterapkan mulai tahun depan. Kami masih melakukan penyusunan ulang sesuai kemampuan fiskal daerah,” tutupnya.
(ADV)
