Abdul Rohim Dorong Pemkot Samarinda Benahi Pengelolaan Pajak Kendaraan
DIKSI.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim meminta Pemerintah Kota Samarinda membenahi pengelolaan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Ia menilai sektor tersebut masih bisa memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Rohim menyoroti selisih antara target penerimaan dan realisasi pajak kendaraan yang tercatat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sistem pengelolaan pendapatan daerah.
“Situasi seperti ini membuat potensi Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya bisa diperoleh menjadi tidak maksimal,” kata Rohim, Rabu (26/8/2026).
Sinkronisasi Pemkot dan Bankaltimtara Perlu Diperkuat
Rohim mengatakan Pemkot Samarinda perlu memperkuat koordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara).
Ia menilai sinkronisasi data dan proses administrasi menjadi bagian penting dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan.
Jika kedua aspek tersebut tidak berjalan dengan baik, pemerintah berpotensi kehilangan penerimaan yang seharusnya masuk ke kas daerah.
Karena itu, Rohim meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan dari sisi capaian angka. Pemkot juga perlu mengevaluasi proses pengelolaan penerimaan sejak awal hingga masuk ke kas daerah.
Temuan BPK Harus Segera Ditindaklanjuti
Rohim menyebut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Samarinda.
Menurutnya, pemerintah harus menindaklanjuti seluruh catatan pemeriksaan dan memperbaiki sistem yang masih memiliki kelemahan.
Ia menilai pembenahan tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan administrasi. Pemerintah harus memastikan perbaikan sistem mampu mencegah persoalan serupa kembali muncul.
“Pemerintah kota perlu melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengelolaan penerimaan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.
DPRD Minta Peningkatan Potensi PAD
Rohim mendorong Pemkot Samarinda membangun tata kelola pendapatan yang lebih terintegrasi.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sinkronisasi data, konsolidasi, dan koordinasi antarpihak.
Langkah tersebut akan membantu pemerintah mengetahui potensi penerimaan secara lebih akurat. Pemerintah juga dapat mempercepat proses administrasi dan memastikan penerimaan masuk sesuai target.
“Kami mendorong Pemkot Samarinda memperbaiki tata kelola, sekaligus memperkuat konsolidasi dan koordinasi agar capaian PAD ke depan bisa lebih optimal,” tegasnya.
Rohim berharap pembenahan tersebut dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dengan PAD yang lebih kuat, Pemkot Samarinda memiliki ruang fiskal lebih besar untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
(Adv)
