Belanja Program MBG Rp120 Triliun Dinilai Belum Banyak Dinikmati Petani dan UMKM, Ini Penyebabnya
DIKSI.CO –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyimpan potensi ekonomi lebih dari Rp120 triliun setiap tahun. Namun, manfaat belanja jumbo tersebut belum sepenuhnya dirasakan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan pelaku UMKM lokal.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan hal itu setelah mengevaluasi pelaksanaan MBG bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari dan Trenggono.
DEN mengkaji sekitar 800 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hasil kajian menunjukkan belanja pangan MBG berpotensi mencapai lebih dari Rp120 triliun setiap tahun. Program tersebut juga berpeluang menciptakan sekitar 1,2 juta lapangan kerja.
Meski begitu, Luhut menilai rantai pasok MBG belum menghubungkan pelaku usaha kecil secara optimal.
“Petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal belum mampu terhubung secara optimal ke dalam rantai pasok,” tulis Luhut melalui akun Instagram pribadinya.
Rantai Pasok MBG Masih Dikuasai Pemasok Besar
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P Sasmita, menilai masalah utama bukan terletak pada tujuan program. Persoalan muncul pada sistem distribusi anggaran.
Menurut Ronny, anggaran konsumsi yang besar memang menciptakan aktivitas ekonomi. Namun, sebagian besar nilai tambah berhenti di tangan agregator, distributor, vendor besar, dan kontraktor pengadaan.
Akibatnya, petani dan nelayan hanya menerima sebagian kecil manfaat ekonomi. Mereka belum masuk langsung ke rantai pasok MBG.
“Masalah utamanya bukan pada niat kebijakan, tetapi pada desain rantai distribusi dan struktur pasar yang menghubungkan anggaran tersebut dengan pelaku di hulu seperti petani dan nelayan,” ujarnya.
Tiga Hambatan Petani dan UMKM Masuk Program MBG
Ronny menjelaskan ada tiga penyebab utama, yaitu:
Pertama, mayoritas petani dan nelayan masih bekerja dalam skala kecil. Mereka juga belum memiliki organisasi yang mampu memasok kebutuhan dalam jumlah besar secara berkelanjutan.
Karena itu, penyelenggara program lebih sering memilih pemasok besar. Mereka dinilai lebih siap dari sisi logistik dan kualitas produk.
“Di sinilah terjadi pemotongan margin yang cukup besar sebelum sampai ke petani dan nelayan,” katanya.
Kedua, sistem pengadaan lebih mengutamakan efisiensi administrasi dan kepastian pasokan. Sistem itu belum memberi ruang yang cukup bagi produsen kecil.
Ronny menilai pemerintah perlu membuat aturan yang mewajibkan keterlibatan petani, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG.
“Jika tidak ada afirmasi kebijakan yang secara eksplisit mewajibkan keterlibatan petani dan nelayan lokal, maka sistem akan memilih jalur yang paling mudah dan aman secara operasional,” jelasnya.
Ketiga, kelembagaan ekonomi di tingkat hulu masih lemah. Banyak petani dan nelayan belum memiliki koperasi atau agregator yang kuat. Kondisi tersebut membuat posisi tawar mereka tetap rendah sehingga belum menjadi penerima manfaat utama dari program MBG.
(Redaksi)
