Wacana Pembangunan Sekolah Bertaraf Internasional, DPRD Samarinda: Sekolah yang Sudah Ada Masih Terbengkalai

DIKSI.CO, SAMARINDA – DPRD Samarinda meminta agar pembangunan sekolah bertaraf internasional (SBI) di Kecamatan Sungai Kunjang ditunda untuk sementara waktu.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain menyebut pembangunan sekolah sekelas internasional tidak menjadi prioritas saat ini.

Karena masih banyak sekolah Sarana dan prasarananya belum sepenuhnya layak.

“Sarana dan prasarana sekolah belum sepenuhnya layak. Oleh sebab itu pembangunan sekolah sekelas internasional tidak menjadi prioritas,” tegas Sani.

Ia menekankan Pemkot untuk fokus pada peningkatan fasilitas sekolah yang sudah ada.

Menurutnya, peningkatan sekolah yang sudah ada jauh lebih penting, terutama infrastruktur yang masih perlu diperhatikan.

“Apa gunanya mendirikan sekolah bertaraf internasional jika fasilitas di sekolah-sekolah yang sudah ada masih terbengkalai,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar rencana pembangunan SBI perlu dievaluasi kembali.

Dana yang telah dialokasikan, menurutnya, sebaiknya digunakan untuk meningkatkan fasilitas di sekolah yang sudah ada, baik yang menunjang kegiatan pembelajaran maupun yang mendukung siswa.

Politisi PKS ini menegaskan bahwa penolakannya bukan berarti menentang ide mendirikan sekolah bertaraf internasional, namun ia berpendapat bahwa kondisi saat ini belum memungkinkan untuk melaksanakan rencana tersebut.

“Jika semua sekolah di Samarinda sudah mencapai standar yang baik, termasuk infrastruktur dan kesejahteraan guru, saya akan mendukung sepenuhnya,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button