DPRD Kaltim Dorong Pemprov Audit Perusda Ketenagalistrikan

DIKSI.CO, SAMARINDA – Rapat Dengar Pendapat (RDP) kembali dilakukan DPRD Kaltim bersama PT Ketenagalistrikan Kaltim, Selasa (8/8/2023).

Rapat tersebut membahas terkait dengan kinerja PT Ketenagalistrikan Kaltim dan pembagian deviden dengan PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK).

Diketahui hingga saat ini PT CFK belum membayarkan deviden ke PT Ketenagalistrikan Kaltim.

Hal ini menyebabkan Perusda milik pemprov ini belum membayarkan gaji karyawan.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono membenarkan jika sampai hari ini PT CFK belum membayarkan deviden ke PT Ketenagalistrikan Kaltim.

“Deviden belum dibayar, yes betul” kata Tio, sapaan akrab  Nidya Listiyono, Selasa (8/8/2023).

Terkait hal ini, Tio mengatakan hal ini terjadi hasil dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya.

Oleh karenanya ia meminta agar pihak Pemprov Kaltim melakukan audit terhadap PT Ketenagalistrikan Kaltim.

“Kita meminta pemerintah untuk melakukan audit dari awal, nanti hasilnya baru di rekomendasikan apakah kerja sama ini dapat dilanjutkan atau tidak” ujarnya.

Lebih lanjut, Tio mengatakan, jika hasil audit itu ditemukan kerja sama tersebut tidak menguntungkan, tentu akan meminta kerjasama tersebut tidak usah dilanjutkan.

“Kita meminta pemprov untuk turun tangan langsung memonitoring Perusahaan Kelistrikan dan kita minta teman-teman dari CFK juga agar gaji karyawan bisa segera dibayar,” lanjutnya.

Sementara untuk jajaran direksi PT Ketenagalistrikan Kaltim kata dia, memiliki komitmen dengan Pemprov Kaltim apabila tidak dapat memberikan keuntungan maka ada saatnya untuk mundur

“Itu mereka punya komitmen, ketika kemudian tidak memberikan benefit, tidak memberikan keuntungan mereka ada komitmen dengan pemprov untuk mundur,” pungkasnya. (*)

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button