Usulan Moratorium IKN Menguat di DPR, Proyek Sudah Habiskan Rp151 Triliun

DIKSI.CO – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menyedot anggaran hingga Rp151,08 triliun sejak dimulai pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Angka tersebut mencakup dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta investasi swasta yang terus bertambah di tengah wacana moratorium pembangunan oleh sejumlah pihak di parlemen.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa dari total anggaran tersebut, sekitar Rp89 triliun berasal dari APBN, sementara sisanya, sebesar Rp58,41 triliun, merupakan kontribusi dari sektor swasta.

Ia menambahkan, pada Mei 2025, masuk tambahan investasi baru senilai Rp3,65 triliun dari lima perusahaan nasional dan internasional.

“Pemerintah telah menyiapkan rencana anggaran pembangunan IKN hingga tahun 2029. Untuk periode 2025–2028, kebutuhan dari APBN sudah disetujui Presiden sebesar Rp48,8 triliun,” kata Basuki dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Rabu (12/2).

IKN, yang merupakan megaproyek warisan pemerintahan Presiden Jokowi, dirancang sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia dengan target penyelesaian bertahap hingga tahun 2045.

Total kebutuhan dana untuk seluruh tahapan diperkirakan mencapai Rp460 triliun, di mana 80 persen diharapkan berasal dari investor swasta.

Wacana Moratorium di Parlemen

Di sisi lain, kelanjutan pembangunan IKN kini menjadi sorotan di DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, mengungkapkan adanya usulan dari Partai Nasdem untuk melakukan moratorium sementara pembangunan IKN.

“Soal apakah perlu dimoratorium atau tidak, nanti kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam,” ujar Bahtra kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/7).

Ia menekankan bahwa keputusan apapun akan didasarkan pada hasil evaluasi komprehensif.

Menurut Bahtra, usulan moratorium dilatarbelakangi oleh kekhawatiran sejumlah anggota parlemen terkait pembiayaan proyek dan efektivitas pembangunan jangka panjang di tengah tantangan ekonomi nasional.

Komitmen Pemerintah Era Prabowo

Meski demikian, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Pemerintah disebut telah merancang tahapan lanjutan proyek dan menyetujui pendanaan infrastruktur dari APBN hingga 2028.

Proyek IKN tetap menjadi prioritas nasional di tengah dinamika politik dan ekonomi.

Namun, keberlanjutan proyek diperkirakan akan sangat bergantung pada kemampuan menarik investasi swasta yang masih belum mencapai target awal. (*)