Aksi Sopir Truk di Balai Kota Samarinda, DPRD Minta Tata Kelola BBM Subsidi Dievaluasi
DIKSI.CO – Rencana perubahan sistem distribusi BBM bersubsidi di Samarinda mendapat sorotan setelah ratusan sopir truk menyampaikan aspirasi di Balai Kota Samarinda, Senin (24/8/2026). DPRD Samarinda meminta pemerintah memperkuat komunikasi dengan pengemudi sebelum menerapkan kebijakan baru di lapangan.
Sekretaris Komisi I DPRD Samarinda, Ronal Stephen Lonteng, menilai penyampaian aspirasi Forum Gerakan Sopir Samarinda (FGSS) dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.
Menurut Ronal, pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara upaya menertibkan distribusi BBM dan kebutuhan operasional para pengemudi.
DPRD Samarinda Dorong Dialog dengan Sopir Truk
Ronal mengapresiasi para sopir yang menyampaikan persoalan mereka secara terbuka. Ia menilai dialog antara pemerintah dan pengemudi dapat membantu menemukan solusi atas persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait membuka ruang komunikasi secara rutin. Dengan cara tersebut, pemerintah dapat memahami persoalan teknis yang pengemudi hadapi setiap hari.
Menurutnya, komunikasi dua arah juga penting untuk mencegah perbedaan pemahaman ketika pemerintah menjalankan kebijakan baru.
Dishub Samarinda Diminta Perkuat Sosialisasi
Ronal secara khusus meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda memperluas sosialisasi terkait rencana penataan dan perubahan sistem distribusi BBM bersubsidi.
Ia menilai penertiban truk yang mengantre di sekitar SPBU merupakan langkah positif untuk menjaga ketertiban lalu lintas. Namun, pemerintah harus menjelaskan mekanisme baru kepada para pengemudi secara menyeluruh.
“Langkah yang dilakukan pemerintah kota untuk menertibkan parkir liar truk mengantre serta membenahi tata kelola BBM di SPBU pada dasarnya sangat baik. Namun, OPD terkait seperti Dishub harus mengoptimalkan sosialisasi secara luas kepada masyarakat dan para sopir,” kata Ronal melalui WhatsApp.
Selain sosialisasi, Ronal meminta Dishub menerima masukan dari para pengemudi. Masukan tersebut dapat membantu pemerintah memperbaiki teknis pelayanan BBM di lapangan.
Masukan Pengemudi Jadi Bahan Evaluasi
Ronal menilai pengalaman para sopir dapat memberikan gambaran mengenai persoalan yang muncul dalam proses distribusi BBM.
Karena itu, ia meminta Dishub segera merespons berbagai masukan yang muncul dalam aksi FGSS. Pemerintah perlu mencari solusi yang tetap menjaga ketertiban sekaligus memberikan kepastian bagi pengemudi.
“Masukan-masukan positif dari kawan-kawan sopir truk harus segera direspons dan dibenahi oleh Dishub. Ini semua demi menjaga keseimbangan sistem pelayanan, sehingga para pelaku usaha dan pengemudi tetap dapat bekerja dengan tenang dan tertata,” lanjutnya.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengurangi potensi persoalan ketika menerapkan sistem distribusi BBM yang baru.
Antrean Truk di SPBU Samarinda Perlu Penataan
Antrean kendaraan besar di sekitar SPBU juga menjadi persoalan yang perlu pemerintah atasi. Keberadaan truk dalam jumlah banyak dapat memengaruhi kelancaran lalu lintas dan aktivitas masyarakat di sekitar SPBU.
Selain itu, antrean panjang berpotensi menimbulkan gesekan antara pengemudi dan masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Pemerintah perlu mengevaluasi alur antrean dan pelayanan BBM agar sistem berjalan lebih tertib. Evaluasi juga perlu menyentuh berbagai kendala teknis yang pengemudi hadapi saat mengakses BBM bersubsidi.
Ronal berharap pemerintah dan FGSS dapat terus berdialog agar sistem penyaluran BBM semakin transparan, terukur, dan tepat sasaran.
Ratusan Sopir Truk Tutup Sebagian Jalan di Balai Kota Samarinda
Ratusan sopir yang tergabung dalam FGSS mendatangi halaman Balai Kota Samarinda di Jalan Kusuma Bangsa pada Senin siang.
Mereka membawa sejumlah truk untuk menyampaikan aspirasi terkait distribusi BBM bersubsidi. Kehadiran armada tersebut membuat satu ruas Jalan Kusuma Bangsa tertutup.
Sementara itu, Jalan Pahlawan dan Jalan Soetomo hanya dapat dilalui melalui satu jalur. Aparatur kemudian melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengatur kendaraan di sekitar lokasi aksi.
Para pengemudi mendesak pemerintah mengevaluasi tata kelola distribusi BBM subsidi. Mereka juga mempersoalkan penggunaan e-money di SPBU yang mereka nilai menyulitkan aktivitas operasional.
FGSS Minta Pertamina Lebih Banyak Berperan
Koordinator Lapangan FGSS, Hendra Buton, mengapresiasi kesempatan berdialog langsung dengan Wali Kota Samarinda.
Namun, ia menyebut para pengemudi masih kecewa karena menilai sejumlah arahan wali kota belum berjalan pada tingkat teknis.
“Saran Wali Kota tidak dilaksanakan sama Kadishub dan alasan miskomunikasi dengan anggota, makanya kawan-kawan kecewa semua. Intinya anggota Dishub tidak usah ikut atur BBM sudah, biarkan Pertamina saja,” kata Hendra.
Meski terdapat sejumlah perbedaan pandangan, dialog antara pemerintah dan FGSS tetap berjalan. Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi kedua pihak untuk menyampaikan persoalan sekaligus mencari solusi terkait tata kelola BBM bersubsidi.
Aksi ratusan sopir truk berakhir pada sore hari dengan tertib. Setelah massa membubarkan diri, arus lalu lintas di sekitar Balai Kota Samarinda kembali normal.
(Adv)
