Pembuat Masker Pesanan Pemkot Samarinda Tak Dibayar Viral di Medsos, Jasno: Baru Satu Kasus, Ini Kelalaian Pemkot!

DIKSI.CO, SAMARINDA– Kritik pedas dilayangkan anggota DPRD Samarinda akibat viralnya postingan pembuat masker kain yang di pesan Pemkot Samarinda, namun urung dibayar di media sosial.

Jasno, anggota DPRD Samarinda, menyebut pemkot tampak tidak serius menangani penyebaran Covid-19 yang menghantui masyarakat Samarinda beberapa waktu terakhir ini.

“Pemerintah harusnya konsen menangani penyebaran Covid-19, hal-hal begitu harusnya tidak terjadi. Pergeseran anggaran untuk penanganan Covid-19 kan cukup besar, masak hanya persoalan masker tidak bisa dibayar, kasihan masyarakat,” tegas Jasno saat dihubungi Diksi.co, Kamis (30/4/2020) sore.

Tak lupa Jasno menambahkan, agar pemerintah mengingatkan instansi terkait untuk serius menangani persoalan ini.

“Wali kota harus memberikan peringatan tegas untuk mereka (BPBD). Ini baru satu kasus, belum kasus-kasus yang lain. Ini murni kelalaian Pemkot Samarinda,” tambah Jasno.

Sudah dibentuknya pansus Covid-19 di DPRD Samarinda, politikus PAN itu berharap mampu menjadi kontrol kinerja pemerintah.

“Pansus sudah mulai bekerja, kita akan awasi apakah kinerja pemerintah telah tepat sasaran atau belum, dan sudah dirasakan masyarakat atau belum, kita akan terus pantau,” lanjutnya.

Diakhir, Jasno berharap pemerintah dan masyarakat bersinergi dalam memerangi pandemi corona yang menyerang Samarinda saat ini.

“Masyarakat ikuti anjuran pemerintah agar pandemi ini segera berakhir. Dan lagi, kita tidak ingin masyarakat meninggal hanya gara-gara tidak bisa makan, bukan karena Covid-19. Kalau ini terjadi, lagi-lagi pemerintah lalai dan gagal,” pungkas Jasno. (tim redaksi Diksi)

Saefuddin Zuhri/Diksi.co

Daniel

Diksi.co adalah portal berita terdepan di Samarinda dan Kalimantan Timur yang menyajikan informasi terkini seputar politik, hukum, dan pemerintahan. Kami berkomitmen menghadirkan berita yang tajam, kritis, dan terpercaya. Tim redaksi kami terdiri dari jurnalis profesional yang siap mengawal isu-isu strategis, mulai dari anggaran daerah (APBD) hingga perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), demi transparansi publik
Back to top button