Pemerintah Siapkan Rp7 Triliun untuk Benahi DTSEN, Data Penerima Subsidi Jadi Sorotan
DIKSI.CO – Pemerintah menyiapkan anggaran hampir Rp7 triliun untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Langkah tersebut bertujuan meningkatkan akurasi data sosial ekonomi masyarakat yang menjadi dasar berbagai kebijakan pemerintah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah menemukan sejumlah ketidaksesuaian dalam pengelompokan desil masyarakat. Kondisi itu membuat pemerintah perlu memperbarui data agar gambaran kondisi ekonomi masyarakat lebih sesuai dengan keadaan di lapangan.
“Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah memberikan tambahan anggaran kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki kualitas DTSEN sekaligus mendukung pelaksanaan sensus ekonomi.
“Jadi data DTSEN sama sensus ekonomi itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya. Dengan macam-macam ya? Cukup banyak termasuk ini BPS,” ujarnya.
Pemerintah Akui Data Masih Bisa Mengalami Kesalahan
Purbaya mengakui proses pendataan dalam skala besar tetap memiliki potensi kesalahan. Menurut dia, petugas survei masih mungkin menemukan satu atau dua data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Kalau salah satu dua biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” katanya.
Pemerintah kini mendorong pembaruan DTSEN agar data yang berguna dalam pengambilan kebijakan semakin akurat. Data tersebut memiliki peran penting karena pemerintah menggunakannya untuk menentukan berbagai program berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
BPS Selesaikan Sensus Ekonomi 2026
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan pemerintah akan mengevaluasi DTSEN setelah BPS menyelesaikan Sensus Ekonomi 2026.
Pemerintah masih menunggu proses sensus yang dijadwalkan selesai pada 31 Agustus 2026.
“Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya,” kata Airlangga, Jumat (21/8/2026).
Airlangga juga menjelaskan pemerintah tetap menggunakan pembagian masyarakat dalam 10 kelompok desil. Menurutnya, skala desil menggambarkan posisi masyarakat dari 0 hingga 100 persen.
“Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen. Tidak mungkin 0-120 persen, desil 12 itu 120 persen nanti,” ujarnya.
Akurasi DTSEN Berkaitan dengan Kebijakan Subsidi BBM
Perbaikan DTSEN semakin penting karena pemerintah tengah mengkaji kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, khususnya Pertalite.
Pemerintah mempertimbangkan penggunaan data desil untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi. Wacana tersebut mendapat perhatian karena sejumlah masyarakat mengaku masuk desil 9 dan 10 meski kondisi ekonomi mereka tidak tergolong mampu.
Sebagian pekerja dengan penghasilan setara upah minimum juga mengaku masuk kelompok desil tersebut. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan data yang pemerintah gunakan untuk menentukan penerima subsidi.
Bahlil Minta Masyarakat Mampu Tidak Ambil Subsidi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebelumnya meminta masyarakat yang tergolong mampu tidak menggunakan subsidi BBM.
Menurut Bahlil, pemerintah harus mengarahkan subsidi kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima,” ujar Bahlil, Rabu (19/8/2026).
Namun, Bahlil menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan mengenai pembatasan Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10.
“Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian, lagi dikaji,” katanya.
Pembenahan Data Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Pemerintah kini menghadapi dua agenda penting, yakni memperbaiki kualitas DTSEN dan merumuskan kebijakan subsidi yang tepat sasaran.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat membantu pemerintah memperbarui data sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah kemudian dapat menggunakan data yang lebih akurat untuk menentukan penerima berbagai program dan subsidi.
Dengan pembenahan tersebut, pemerintah berharap kebijakan berbasis desil tidak keliru memasukkan masyarakat yang masih membutuhkan bantuan ke dalam kelompok yang dianggap mampu.
(Redaksi)
