DPRD Samarinda Minta Pemkot Tunda Teras Samarinda Tahap III, Prioritaskan Pendidikan dan Kesehatan

DIKSI.CO – Wacana melanjutkan pembangunan Teras Samarinda ke tahap III mendapat sorotan dari DPRD Kota Samarinda. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, legislatif meminta pemerintah kota lebih fokus membiayai program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda Iswandi menilai saat ini bukan waktu yang tepat untuk melanjutkan proyek lanjutan kawasan tepian Sungai Mahakam tersebut. Menurutnya, kondisi fiskal daerah mengharuskan pemerintah menerapkan skala prioritas dalam menentukan arah pembangunan.

Ia menegaskan anggaran yang tersedia sebaiknya diarahkan terlebih dahulu untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang masih membutuhkan dukungan pembiayaan cukup besar.

“Saya melihat kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendasar harus menjadi perhatian utama. Kalau kemampuan anggaran masih terbatas, sebaiknya pemerintah fokus dulu pada layanan pendidikan dan kesehatan sebelum memikirkan pengembangan tahap berikutnya,” ujar Iswandi, Senin (22/6/2026).

Teras Samarinda Tahap II Tinggal Menunggu Peresmian

Saat ini pembangunan Teras Samarinda Tahap II telah rampung secara kontrak. Kawasan yang membentang dari depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur hingga Dermaga Mahakam Ilir di Jalan Gajah Mada tersebut hanya menunggu peresmian sebelum dibuka untuk masyarakat.

Meski demikian, Iswandi menilai keberadaan Teras Samarinda Tahap I dan II sudah cukup untuk saat ini. Pemerintah kota, kata dia, tidak perlu terburu-buru menambah beban anggaran dengan memulai proyek Teras Samarinda tahap III.

Menurutnya, banyak kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak dan memerlukan perhatian pemerintah daerah.

“Kalau melihat kondisi keuangan daerah sekarang, saya kira cukup dulu sampai tahap II. Masih banyak kebutuhan lain yang perlu mendapatkan alokasi anggaran lebih besar,” katanya.

DPRD Dorong Pemkot Fokus pada Program Prioritas

Iswandi menegaskan pembangunan daerah harus mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ia mencontohkan sektor pendidikan yang masih membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana sekolah. Selain itu, sektor kesehatan juga memerlukan dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas layanan kepada warga.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sebelum mengalokasikan anggaran untuk proyek lanjutan yang sifatnya pengembangan kawasan.

“Prioritas utama pemerintah seharusnya memastikan layanan publik berjalan optimal. Ketika pendidikan dan kesehatan sudah terpenuhi dengan baik, barulah kita bisa mempertimbangkan proyek-proyek lanjutan,” jelasnya.

Ia menambahkan setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan manfaat dan urgensi program yang akan dijalankan.

Tunda Teras Samarinda Tahap III, Masih Ada Proyek Strategis yang Belum Tuntas

Selain persoalan anggaran, Iswandi mengingatkan masih terdapat sejumlah proyek strategis yang memerlukan perhatian pemerintah daerah.

Salah satunya adalah proyek Terowongan Samarinda yang hingga kini masih menjadi fokus penyelesaian pemerintah kota.

Karena itu, ia meminta Pemkot Samarinda tidak membuka terlalu banyak proyek baru sebelum menyelesaikan program yang telah berjalan.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar penggunaan anggaran lebih efektif dan tidak membebani keuangan daerah.

“Kalau masih ada proyek strategis yang perlu diselesaikan, tentu itu harus menjadi perhatian terlebih dahulu. Kita harus mengatur prioritas pembangunan dengan cermat sesuai kemampuan anggaran yang tersedia,” tegasnya.

DPRD Tunggu KUA-PPAS APBD 2027

Sementara itu, DPRD Samarinda hingga kini belum memulai pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.

Iswandi mengatakan legislatif masih menunggu penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dari pemerintah daerah.

Menurutnya, pembahasan anggaran biasanya mulai bergulir pada Juli setelah dokumen tersebut diserahkan kepada DPRD.

“Kami masih menunggu KUA-PPAS dari pemerintah daerah. Kalau sesuai jadwal, awal Juli seharusnya dokumen itu sudah masuk untuk dibahas bersama,” pungkasnya.

(Adv)

Tinggalkan Balasan

Back to top button